Pilih Bahasa Anda
Selamat Membaca
How To Get Japaneses Name ?

Archive for the ‘Politik Hukum’ Category

Foto: (dok okezone)

Foto: (dok okezone)

DENPASAR – Bali dipastikan akan dijadikan tempat deklarasi Partai Golkar yang akan mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden (Capres) 2014. Menurut Ketua DPD I Partai Golkar Bali I Ketut Sudikerta, untuk figur yang akan diusung sebagai Capres dipastikan mengarah ke Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie pada pemilu 2014.
“Deklarasi  untuk mengusung Pak Aburizal Bakrie sebagai Calon  Presiden 2014-2019 akan dilakukan di Bali pada 4 Juni 2012,” kata Sudikerta saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar Bali Jalan Surapati, Denpasar, Minggu (27/5/2012)

Penentuan Bali sebagai tempat deklarasi  sudah dibicarakan bersama DPP dan jajaran  pengurus DPD Golkar se-Indonesia.

Saat deklarasi nanti bakal semua Ketua DPD I Partai Golkar se-Indonesia. Hanya saja soal konsep dan di  lokasi mana tempat deklarasi tersebut digelar,  Sudikerta belum bersedia menyebutkan.

Diakuinya, dipilihnya Bali sebagai tempat deklarasi tak lepas dari aspek sejarah yang mencatat bagaimana Golkar Bali sebagai pelopor yang pertama mengusung Ical sebagai calon presiden partai beringin.

Menurut jadwal agenda politik Ical akan tiba pada Senin di Bali, 4 Juni 2012 dan akan langsung memimpin serangkaian kegiatan.

Ical akan  membuka Rakernas Keluarga Perempuan Partai Golkar KPPG, memberi bantuan kapal kepada nelayan Pantai Mertasari Sanur, hingga panen raya padi bersama petani di Bali.

Setelah seharian disibukkan berbagai kegiatan, malam harinya akan dilanjutkan dengan deklarasi. Semua jadwal sudah dirancang matang

Terkait hal itu pula, Golkar Bali tetap berjuang keras guna memenangkan suara Ical di Bali yang selama ini dikenal sebagai basis militan PDIP.

“Perjuangan kami tidak hanya bisa memenangkan pemilu legislatif namun juga sampai pencapresan beliau (Ical) hingga menjadi Presiden periode 2014-2019,” tegas Sudikerta yang juga Wakil Bupati Badung ini.

http://news.okezone.com

Berita Aneh – Sejumlah aksi brutal yang ada di Jakarta belakangan ini sudah sampai merenggut nyawa manusia tak berdosa, aksi kekerasannya membuat reputasi club atau komunitas motor jadi terkesan buruk yang tidak sama dengan kelompok kecil komunitas seperti geng motor. Dimana pada umumnya komunitas atau klub motor berada di bawahan asuhan kepolisan, dan tingkat sosial kegiatan ke-masyarakatan dari club/komunitas sangat tinggi. Akan tetapi dengan ulah geng motor yang sekarang ini ‘unjuk gigi’ membuat kelompok masyarakat menjadi resah dengan aksi teror brutal dari tindakan kriminal mereka.

Keresahan yang ada di Jakarta serupa juga terjadi di Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam, keberadaan geng motor sudah terbilang cukup lama. Walau aksi mereka tak kalah meresahkan, sampai sekarang mereka masih juga menderu-deru di jalanan.

Berikut 5 geng motor yang paling terkenal di AS:

1.Outlaws

 

Geng motor ini merupakan yang paling tua di AS. Lahir pada tahun 1935 di Bar Matilda, ia menjadi acuan bagi geng motor lainnya. Mereka kerap melakukan aksi ilegal seperti transaksi narkoba secara terbuka.

2. Hell Angels

Ini merupakan geng motor terbesar di AS. Geng yang memiliki lambang tengkorak bersayap ini didirikan pada tahun 1948 di California. Aktivitasnya tidak hanya touring, juga melakukan transaksi narkoba dan menjarah sejumlah minimarket.

3. Mongols MC

Ini adalah geng motor yang terdiri dari orang-orang yang kecewa pada Hell’s Angels. Setelah lahir, geng ini jadi musuh besar Hell’s Angels. Mereka kerap baku hantam dengan anggota Hell’s Angels, bahkan saling tusuk hanya karena hal-hal sepele.

4. Warlocks

 

Geng motor ini terkenal rasis. Untuk menjadi anggotanya harus berkulit putih. Geng yang didirikan veteran perang AS pada 1967 di Philadephia ini memiliki lambang menyerupai simbol mitologi Yunani kuno, Harpy, yang dilengkapi dengan sayap. Biasanya mereka menyerang geng yang beranggotakan warga keturunan Afrika atau Mongol.

5. Bandidos

Didirkan pada tahun 1966 di Texas oleh kelompok veteran perang Vietnam, Lambang mereka unik: gambar kartun orang Meksiko memakai sombrero

http://berita-aneh.blogspot.com

Berita Aneh – Jika kita ngmongongin soal korupsi, sepertinya di setiap negara tak akan pernah lepas dari namanya korupsi, tentu saja hal ini sangat amat merusak untuk masyarakat negara itu sendiri. seperti hal nya Indonesia yang masih berjuang dan tampaknya perlu keberanian seorang pemimpin untuk memulai sebuah perang melawan korupsi ini.

dan untuk itu ada sedikit referensi dan pembelajaran bagi kita semua bagaimana pemerintah Hongkong sukses memberantas korupsi di negara bekas koloni Inggris itu.

Jika Dibandingkan Korupsi DiIndonesia sekarang sama Hongkong Ditahun sebelum 1977, Indonesia Belum Ada Apa-Apanya..Sampai-sampai supir ambulans pun tak mau Antar pasien sekarat jika belum mendapat “uang teh” terlebih dahulu!

Saking Akutnya Korupsi di Hongkong, 99,9% anggota polisi dan Jaksa terlibat dengan Mafia dan tindak Kriminal..

Akhirnya pemerintah negara itu pada tahun 1974 melakukan langkah drastis yaitu semua polisi dan jaksa di negara pulau itu dipecat tanpa kecuali!

Pemberantasan korupsi di Hongkong puncaknya terjadi tahun 1973. Sebelumnya, usaha pemberantasan korupsi ini sudah dilakukan beberapa kali namun selalu gagal, dan sudah banyak korban pula yang berjatuhan. Nyaris tak ada polisi, jaksa dan hakim baik panjang umurnya di negara pulau itu jika berani melawan korupsi.

Benar-benar seperti cerita perang antar mafia di film-film Hongkong, saling tembak dan saling bunuh di jalanan. Bagaimana bandit-bandit di Hongkong kala itu bersekongkol dengan polisi menguasai dan berbagi “wilayah” operasinya, untuk pelacuran, penjudian dan narkotika. Bahkan merampok bank dengan senjata dan personil kepolisian juga sudah biasa terjadi. Luar biasa memang.

Saking parahnya dunia korupsi di kepolisian Hongkong, istri dipakai atasanpun tidak bisa menolak!

Usaha yang berhasil dalam soal pemberantasan korupsi di Hongkong pada awalnya digagas oleh seorang polisi baik, yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah kolonial Inggris, yang ketika itu tentu saja pusing tujuh keliling menghadapi jaringan kerja sama antara koruptor dan mafia kuning.

Bisa berhasil diatasi, tentunya faktor yang cukup menentukan adalah Gubernur koloni Inggris di Hongkong ketika itu, Sir Murray Mac Lehose (1971-1982) termasuk seorang pemimpin Hongkong yang keras dan berani ambil tindakan tegas. Dan jelas dia tidak terlibat dalam persekongkolan mafia yang terjadi. Tak lama setelah ditunjuk sebagai Gubernur, dia mencanangkan dua tahun masa jabatannya adalah bertempur dengan korupsi ! Dan itu tidak sekedar dia pidatokan. Dia langsung bertindak !

Usahanya itu membutuhkan aparat yang bersih dan berwibawa. Dan dia dibantu oleh sejumlah polisi baik bermental baja yang rela bertarung nyawa dengan mafia pengadilan. Sejumlah “polisi gila” yang punya nyawa cadangan benar-benar melakukan perang terhadap mafia Hongkong tersebut. Semua polisi baik itu berada langsung di bawah komando sang Gubernur ! Kepala polisi pun tak bisa apa-apa dan mafia-mafia Hongkong kalang kabut.

Dari pihak pemerintah Hongkong sendiri, usaha ini ditunjang pula dengan berbagai tindakan yang sama-sama gilanya. Extra Judisial. Yang paling drastis ya itu tadi : memecat semua aparat polisi, jaksa dan hakim di seluruh Hongkong, diganti sementara dengan polisi, jaksa dan hakim dari India dan Australia. Berbarengan dengan itu Hongkong melakukan perekrutan polisi, hakim, dan jaksa baru yang diseleksi dengan sangat ketat.

Bukan hanya aparat penegak hukumnya saja. Petugas administrasi yang bekerja di semua kantor polisi, jaksa dan hakim juga dipecat. Diberhentikan. Semua dengan pesangon yang cukup. Lebih dari separoh APBN Hongkong dipakai untuk memberikan pesangon bagi mereka.

Lantas kepada polisi, hakim dan jaksa yang dipecat dan terindikasi korupsi itu ditawarkan untuk pergi dari Hongkong, dengan jaminan tidak akan diusut, dan harta hasil korupsinya juga tidak akan dirampas oleh negara.

Tetapi kepada mereka yang memilih tetap tinggal di Hongkong akan diusut. Jelas yang berani dan punya nyali untuk tetap tinggal di Hongkong hanya yang benar-benar bersih saja. Yang merasa tangan dan kantongnya berlumuran harta hasil korupsi kabur ke luar negeri.

Mantan Polisi, hakim dan jaksa tersebut sebagian besar kabur ke Kanada, dengan membawa semua harta haramnya, tersebar di beberapa China Town di kota-kota besar. Pemerintah Kanada memilih menutup mata terhadap latar belakang mereka, asalkan mereka membawa uang yang cukup besar yang diperlukan untuk membangun Kanada.

Anehnya, para mafia tersebut di Kanada tidak berani berbuat onar, hanya menguasai lingkungan China Town saja. Sampai awal tahun 90-an, sekitar 17 tahun sejak berhasilnya pemberantasan korupsi tersebut, mulailah perilaku aparat hukum berubah. Sogok-menyogok tak ada lagi karena ketahuan sanksinya dipecat!

Hanya saja kelakuan masyarakat Hongkong yang selama puluhan tahun hidup dalam cengkeraman mafia, masih belum bisa secara total merubah kebiasan buruknya. Tipu-tipuan dalam bisnis berlangsung terus, terutama kepada para turis yang mampir ke Hongkong. Tak terhitung banyaknya orang Indonesia yang tertipu di Hongkong, mulai dari tipuan dalam hal pengobatan, ditakut-takuti agar membeli obat yang mahal-mahal, sampai tipuan barang dagangan seperti barang lama dikatakan model terbaru.

Tetapi karena polisi, jaksa dan hakimnya sudah bersih. Perilaku macam begitu tidak dibiarkan begitu saja. Dan pebisnis Hongkong yang nakal itu kena batunya. Disidik, diajukan ke pengadilan dan dijebloskan ke penjara tanpa ampun. Menyuap atau mencoba menyuap? Hukumannya langsung dilipatgandakan ! Tidak ada ampun. Tidak ada belas kasihan.

Kemudian tahun 1974 Gubernur Mac Lehose membentuk ICAC (Independent Commission Against Corruption) yaitu lembaga semacam KPK yang ada di Indonesia. Hasilnya, masyarakat Hongkong mulai teratur dengan tegaknya hukum, menjadi satu masyarakat yang hidup didalam jalur ketentuan hukum yang ada. Orang bilang sejak itulah Hongkong ekonominya maju pesat.

ICAC juga telah mendata lebih 99% Polisi terlibat kriminal dan korupsi, jika diberlakukan hukuman formal, seluruh polisi akan dipenjara, namun pemerintah hongkong memberi pemutihan hukuman, hanya polisi yang telibat kriminal diatas tanggal 1 Januari 1977 aja yang di bawa ke meja hijau.

Di Indonesia, usaha pemberantasan korupsi baru tahap permulaan, baru menyentuh kulit2nya saja yang tentu masih sangat jauh untuk sampai ke inti permasalahannya. Belajar dari pengalaman Hongkong yang baru berhasil setelah pemerintah bertindak dengan tangan besi, tampaknya kita harus menunggu sampai beberapa kali pemilu lagi, sampai kita menemukan pimpinan negara yang benar-benar bertangan besi tapi bersih dan benar-benar membela rakyat. Bukan pemimpin negara yang cengeng dan minta dikasihani !

http://berita-aneh.blogspot.com

JAKARTA – Seiring dengan meningkatnya permasalahan di kawasan Laut China Selatan maka peran ASEAN dalam pengelolaan isu di kawasan tersebut semakin strategis dan menentukan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Delegasi RI/SOM Leader ASEAN-Indonesia Duta Besar I Gusti Agung Wesaka Puja dalam pertemuan ASEAN Senior Officials’ Meeting (SOM) di Phnom Penh, Kamboja.

Delegasi Indonesia berpendapat bahwa salah satu poin penting yang terdapat dalam kerangka Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) adalah penyelesaian pembahasan Regional Code of Conduct di Laut China selatan antara ASEAN dan China.

Selain itu pencapaian penting lainnya juga terdapat dalam poin terlaksananya kegiatan atau proyek kerjasama yang tercantum dalam DOC dan sejalan dengan Guidelines for the Implementation of the DOC yang disepakati oleh ASEAN dan China dalam pertemuan 44th AMM/PMC/18th ARF pada 2011 lalu di Bali, Indonesia. Demikian seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone Jumat, (25/5/2012).

Kamboja selaku Ketua ASEAN periode 2012-2013 dilaporkan telah memimpin serangkaian pertemuan ASEAN SOM Working Group on Code of Conduct yang bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen Regional Code of Conduct in the South China Sea (COC).

Pertemuan ASEAN SOM di Kamboja ini pun telah meraih pencapaian signifikan dalam langkah terakhir penyusunan elemen-elemen dalam COC. Selanjutnya pencapaian ini akan dilaporkan dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM).

Disamping isu Laut China Selatan, pertemuan ASEAN SOM ini juga membahas penandatanganan Protocol to the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) Treaty yang dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir.

Isu Terms of Reference (TOR) ASEAN Institute of Peace and Reconciliation (AIPR) yang nantinya akan berpusat di Indonesia, serta beberapa agenda tindak lanjut dari hasil-hasil KTT ASEAN ke-20 yang lalu juga menjadi pembahasan dalam pertemuan ASEAN SOM.

Rencana aksesi Uni Eropa, Inggris dan Brasil atas Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia (TAC), dan persiapan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri 45th AMM/PMC/19th ARF serta Pertemuan Menlu East Asia Summit
(EAS) yang akan diselenggarakan pada tanggal 6-13 Juli 2012 di Phnom Penh, Kamboja pun turut dibahas secara intensif pada pertemuan ini.

ASEAN SOM yang dihadiri oleh para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN ini telah berlangsung sejak 23 Mei dan akan berakhir pada 27 Mei mendatang. Selain ASEAN SOM, dalam kesempatan ini juga diselenggarakan pertemuan ASEAN+3 SOM dan EAS Senior Officials Meeting pada 25 Mei 2012, ASEAN Regional Forum (ARF) SOM pada 26 Mei 2012. Serangkain pertemuan ini akan ditutup 14th ASEAN-India SOM pada 27 Mei mendatang

http://international.okezone.com

PEMILU 2014 masih menyisakan tiga tahun lagi, namun ‘perang survei’ sudah dimulai. Ramai-ramai lembaga survei unjuk kebolehan menentukan siapa jagoan yang akan memimpin negara ini di masa mendatang.

Tentu, bukan karena pendapat pribadi atau menebak-nebak atas dasar suka dan kebencian. Calon presiden pilihan adalah keinginan rakyat yang dirajut berdasarkan hasil polling lembaga survei.

Polling yang dilakukan bukan tanpa alasan. Adalah fakta dan realistis, jelang pemilu dan diikuti pilpres, menjadikan polling ini sebagai barometer keberhasilan partai politik dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014.

Namun, polling yang dilakukan bukan juga untuk membuat publik terjebak. Keabsahan, kebenaran dan independensi sebuah lembaga survei harus menjadi perhatian.

Apalagi, sudah menjadi rahasia umum kalau ada survei yang berdasarkan pesanan. Akibatnya cenderung mengakomodir kepentingan dan keinginan pihak pemesan.

Makanya, tidak heran bila hasil lembaga survei satu dan lainnya bervariasi. Bila hasil polling positif akan diterima dengan senang hati oleh sebagian kalangan. Sebaliknya bila itu negatif, bisa saja akan ada polling tandingan yang dilakukan sebagai bahan masukan dan pelajaran.

Belum lama ini, Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) mengeluarkan survei mengejutkan.

Nama Presiden RI ke-4 Megawati Soekarnoputri melambung tinggi. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, masih dianggap sebagai figur yang paling dikenal masyarakat dibandingkan tokoh politik lainnya dengan meraup sekira 91,6 persen.

Bahkan, bila pemilu digelar saat ini, CSIS berpendapat, Megawati adalah pemenang pemilihan presiden kali ini.

Berbeda ketika Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Kuskridho Ambardi, pada Januari 2012 merilis survei tokoh yang layak maju di capres 2014.

Nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menempati angka tertinggi sebagai tokoh yang layak untuk memimpin negara, yakni sebanyak 45 persen, kendati SBY tidak memiliki kesempatan kembali untuk mencalonkan diri di pemilu 2014.

CSIS juga menempatkan Partai Demokrat sebagai partai paling banyak mendapat dukungan masyarakat, meskipun dukungannya merosot 8,25 persen, urutan kedua ditempat Partai Golkar.

Sementara survei LSI menunjukkan Partai Golkar berada diurutan atas dengan perolehan 15,5 persen, menggeser posisi Demokrat 13,6 persen. Demokrat mengalami penurunan sebesar tujuh persen.

Adalah lumrah ketika lembaga survei menghasilkan analisa berbeda. Dengan perbedaan itu, apakah publik bisa menjadikan survei ini sebagai acuan?
Tentu saja tidak 100 persen demikian, menurut Ketua Departeman Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Philips J. Vermote, fenomena jelang pemilu ini biasa di Indonesia.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang memasuki era dinamisasi pendapat umum melalui polling yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan politik dan pengambilan keputusan bagi publik.

Harga Sesuai Pesanan
Sehingga, upaya polling dengan melakukan berbagai cara guna menarik simpati publik kerap dilakukan. Termasuk survei pesanan yang dilakukan partai politik dan juga tokoh sebagai acuan untuk menentukan strategi pemenangan.

Bagi Philips, itu adalah biasa dan tidak ada masalah bila lembaga survei didanai parpol tertentu, sepanjang itu dilakukan dengan kaidah-kaidah statistik yang benar, didasarkan atas temuan ilmiah, metodologinya juga bisa dipertanggung jawabkan dan yang tak kalah penting independensinya.

Apalagi survei itu membutuhkan dana operasional tidak sedikit. “Ratusan juta pastinya”, kata Philips J. Vermote tanpa menyebut angka pasti, saat berbincang-bincang dengan okezone.

Mantan Direktur Lingkaran Survei Indonesia Denny JA mengatakan, adanya lembaga survei yang bisa dipesan oleh sekelompok tertentu, itu tergantung trak record lembaganya.

“Kalau baru muncul 3, 6 bulan, atau kemarin itu belum teruji dan sangat mungkin,” kata Denny kepada okezone beberapa waktu lalu.

Denny memang tidak menampik, saat ini ada banyak lembaga survei yang memiliki reputasi yang baik dan buruk, teruji dan belum teruji. Jadi tidak bisa diseragamkan.

Sementara, M. Qodari dari lembaga survei IndoBarometer juga tidak menampik, survei yang kerap dilakukannya tidak terlepas dari pesanan partai politik. Meski ada juga survei internal berdasarkan situasi kondisi terkini.

Untuk survei pesanan, M. Qodari memasang tarif beragam ada yang murah, juga mahal, itu tergantung dari situasi dan kondisi, wilayah, tingkat kesulitan juga faktor geografis. “Kalau perkotaan itu murah, tidak sampai ratusan juta, kalau nasional itu mahal hingga ratusan juta,” jelas M.Qodari.

Sementara, sumber okezone menyebut, survei yang pernah dilakukan pada 2009, untuk tingkat nasional biaya untuk satu kali survei Rp300-500juta, untuk lokal dan perkotaan Rp70-100 juta. “Tapi itu bisa ditawar-tawar lagi kok,” jelas sumber itu.

Gun Gun Heriyanto pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menegaskan, seharusnya survei yang diselenggarakan berbagai lembaga untuk mengukur popularitas seorang tokoh menjadi Capres harus mencerminkan realitas aspirasi publik. Survei Capres tak boleh berupa pesanan karena merusak demokrasi.

“Namun, pada kenyataannya intevensi atau pesanan sangat mungkin, sebuah riset oleh pelembaga riset di Indonesia tidak independen, dan motif untuk melakukan sangat rasial untuk mengetes hasil suatu pesanan, yakni berupa metodologi representative dan hasil risetnya akal sistem,” kata Gun Gun yang juga Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini.

Lembaga Survei Menjamur
Belakangan banyak lembaga survei yang dinilai tidak transparan. Survei itu tidak memunculkan akuntabilitas data-data yang dihasilkan, seperti terang-terangan memberikan data mentahnya.

“Sepengatahuan saya, selama ini tidak ada lembaga survei yang mau memberikan data mentahnya kepada masyarakat,” jelas Philips J. Vermote pengamat dari CSIS.

Padahal menurutnya, data mentah itu penting dibuka untuk diketahui masyarakat. Dengan demikian, melalui data mentah itu, publik bisa melakukan kajian lagi dengan data yang sama dari hasil survei yang dilakukan.

Perlu dibukanya data mentah, juga untuk melakukan kebenaran, memperbaiki kemungkinan ada kesalahan-kesalahan metodologis.

Sementara, lembaga survei itu sendiri menjamur pertama kali di Indonesia lepas pemerintahan orde baru. Demam survei mulai terasa saat reformasi bergulir. Waktu itu Pemilu 1999.

Seperti yang ditulis oleh Burhanuddin Muhtadi, Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) dikutip situs resmi lsi.or.id dari opini Jurnal Nasional, waktu itu baru lima lembaga survei yang melakukan polling, yakni Resource Productivity Center (RPC), International Foundation for Election Systems (IFES), LP3ES, Litbang Harian Kompas, dan KPP-Lab Politik UI.

Menariknya, kemenangan PDIP dalam pemilu 1999 dengan kecenderungan pada variabel sociological theory ternyata sudah diprediksi melalui survei yang memakai metodologi penelitian yang sahih.

Sukses di 1999, survei kembali marak menjelang pemilu 2004, meski ‘pemain’ masih sedikit.

Selain kelima lembaga yang sudah beroperasi pada pemilu 1999, muncullah Lembaga Survei Indonesia (LSI), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS), Danareksa Research Institute (DRI) dll.

Di Pemilu 2004, baik pada pemilihan legislatif, pilpres putaran pertama dan kedua, LSI tampil sebagai ‘pemenang’ terbukti akurasi dan presisinya yang lebih baik dibanding lembaga-lembaga lain.

Pemilu 2009 malah ditandai oleh menjamurnya lembaga-lembaga survei. Tak kurang 22 lembaga yang tergabung di Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Belum lagi yang tergabung di Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI). Pada pemilu legislatif 2009, kembali prediksi survei LSI yang mengunggulkan Partai Demokrat sejak survei bulan Desember 2008, terbukti kebenarannya.

Saat itu, LSI dituding “melacurkan” diri karena pada saat bersamaan banyak lembaga survei yang memprediksi PDIP atau Golkar sebagai pemenang. Memang, dari sisi presisi, survei terakhir LSI yang dirilis menjelang Pileg agak kurang baik. Padahal prediksi survei-survei LSI sebelumnya kisaran Demokrat di antara 19-22%.

Berbeda jika pada masa Orba, survei tak mendapatkan persemaian subur. Ada dua alasan. Pertama, survei dianggap rezim bagian dari insubordinasi, bahkan subversi terhadap kekuasaan.

Alasan kedua yang pasti membatalkan keinginan melakukan survei adalah semua pemilu yang terselenggara pada masa rezim Orba termasuk kategori non-demokratis. Asas partisipasi dilikuidasi dengan mobilisasi, parsialitas birokrasi, represi aparat, dan kemenangan Golkar sebagai the ruling party sudah pasti bisa ditebak, bahkan sebelum pemilu dimulai.

http://suar.okezone.com

JAKARTA – Partai Demokrat meminta wacana pencalonan Ani Yudhoyono yang belakangan marak berhembus sebagai calon presiden 2014 dari Demokrat segera dihentikan.

Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan wacana yang gencar dilakukan mengenai pencalonan Ani sama dengan menentang kebijakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bagi kader yang masih mewacanakan pencapresan Ibu Ani, berarti menentang kebijakan Pak SBY yang telah disampaikan ke publik bahwa Ibu Ani tidak akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014,” kata Andi dalam keterangannya, Sabtu (26/5/2012).

Dikatakan Andi, Demokrat sendiri sama sekali tidak merasa terganggu dengan isu pencapresan Ani. Partai berlambang bintang mercy itu saat ini tengah fokus bekerja menjalankan program pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demokrat baru akan memutuskan Capres 2014 kemungkinan menunggu hasil pemilu legislatif 2014 mendatang.

“Dan kewenangan Majelis Tinggi PD yang diketuai SBY yang akan memutuskan capres dan cawapres PD,” sambungnya.

Menurutnya, mekanisme pencapresan harus dipatuhi dan dihormati seluruh kader partai sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Istri Presiden SBY, Kristiani Herrawati atau yang dikenal dengan Ani Yudhoyono berpeluang besar dicalonkan menjadi calon presiden 2014 dari Partai Demokrat. Andi Nurpati menilai Ani Yudhoyono layak menjadi calon presiden pada Pilpres 2014. Alasannya, Ani dianggap mampu dan cukup dikenal masyarakat.

http://news.okezone.com

JAKARTA – Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan mengatakan sangat mungkin Partai Demokrat merangkul Jusuf Kalla menjadi calon presiden. Itu bisa terjadi lantaran partai bintang Mercy ini tidak memiliki kader yang lebih baik dibanding SBY.

“Ketika partai tidak punya calon yang  popular di masyarakat, itu sangat dimungkinkan mengambil dari partai lain,” kata dia saat berbincang dengan Okezone, Rabu (9/5/2012).

Dalam dinamika politik, keputusan merekrut kader partai lain bukanlah sebuah persoalan. Terlebih, saat ini tidak ada lagi partai yang memegang teguh ideologi bahkan cenderung pragmatis.

Sebagai contoh, tidak sedikit partai yang menggaet kader lain dalam pemilu kepala daerah. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi di tubuh partai binaan Presiden SBY.

“Karena dalam politik kan bagaimana dia menang. Karena itu tidak menjadi persoalan, bagaimana yang penting partai memperoleh kemenangan,” ungkapnya.

SBY, tambahnya, memang memili tingkat popularitas paling tinggi dibandingkan tokoh lainnya. Namun yang jadi masalah, pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur ini sesuai ketentuan tidak boleh lagi mencalonkan diri.

“Ini masalah partai juga, karena tidak ada partai yang serius dalam menggarap kadernya menjadi tokoh yang betul-betul populer dan memiliki karakter ideologis sesuai partainya,” cetusnya.

Menurutnya, jika memang Partai Demokrat serius menatap Pilpres 2014 sudah harus mempertimbangkan tokoh yang akan yang diusung sejak sekarang. “Paling tidak tokoh yang ada di lima besar dari hasil survey awal,” cetusnya.

Selain karena kader belum ada yang cukup menonjol dibandingkan tokoh partai lain, banyaknya kasus korupsi yang menjerat Partai Demokrat juga akan memaksa elite partai untuk melirik calon yang siap membangun ulah citra partai.

“Harus dimunculkan seorang yang punya integritas dan dia tidak terlibat dalam korupsi sehingga dia maksimal mendongkrak citra Demokrat,” ujarnya.

editing by :

kasmianto

085246506765

antho.kasmianto@gmail.com

sumber : http://news.okezone.com/read/2012/05/09/339/626176/demokrat-sangat-mungkin-rangkul-jk

JAKARTA – Terdakwa kasus suap cek pelawat Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia, Nunun Nurbaetie, akan menghadapi sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (9/5/2012). Sidang akan digelar pukul 10.00 WIB dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Sudjatmiko.

Kuasa Hukum Nunun, Mulyaharja, berharap Pengadilan memberi vonis bebas bagi kliennya. Dia menilai tuntutan Jaksa tidak cukup bukti. “Harapannya diputus bebas. Keterlibatan Nunun pada perkara ini hanya diterangkan seorang saksi Arie Malangjudo. Arie memiliki hubungan buruk dengan ibu,” kata Mulyaharja saat dihubungi, Rabu, (9/5/2012).

Istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Adang Darajatun, itu didakwa menyebar 480 lembar cek ke sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 saat pemilihan Miranda Swaray Goetltom menjadi DGS Bank Indonesia. Dia dijerat pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada sidang pembacaan tuntutan, Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Nunun dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan.

Selain itu, Jaksa juga menuntut pengadilan merampas uang Rp1 miliar, harta Nunun yang diduga berasal dari suap cek pelawat. Nunun dianggap terbukti bersalah karena telah memberikan janji atau hadiah berupa cek pelawat Bank International Indonesia sebesar Rp 20,8 Miliar.

Jejak ratusan cek pelawat yang mengalir ke Senayan tergolong rumit. Bermula dari Direktur PT Wahana Esa Sejati, Ahmad Hakim Safari alias Arie Malangjudo, cek tersebut berpindah tangan ke Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, dan Fraksi Golongan Karya, Fraksi TNI/ Polri.

Arie menyebarkan cek ke masing-masing fraksi melalui Dudhie Makmun Murod, Endien Soefihara, Hamka Yandhu, dan Udju Djuhaeri pada 8 Juni 2004.

Arie mengaku memberi cek tersebut karena disuruh bosnya, Nunun Nurbaetie. Tujuan suap tersebut adalah mengarahkan suara keempat fraksi tersebut memenangkan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior.

Di persidangan, Nunun membantah pengakuan Arie. Perempuan asal Sukabumi tersebut mengaku tidak ada hubungan dengan suap cek pelawat. Dia menegaskan perannya di pemilihan GDS Bank Indonesia hanya memperkenalkan Miranda Goeltom ke anggota DPR.

editing by :

kasmianto

antho.kasmianto@gmail.com

085246506765

sumber : http://news.okezone.com/read/2012/05/09/339/626150/nasib-nunun-ditentukan-siang-ini

JAKARTA – Kejaksaan Agung memperpanjang masa penahanan empat rekan Dhana Widiatmika, tersangka korupsi dan pencucian uang di Ditjen Pajak. Keempat orang tersebut adalah Johnny Basuki, Salman Magfiron, Herly Isdiharsono dan Firman.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Adi Toegarisman keempat rekan DW ini sudah habis masa penahanan pertama.

“Penahanan rutan paling lama 40 hari terhitung mulai tgl 8 Mei 2012 sampai 16 Juni 2012 dan penahanan dilakukan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur,” ungkap Adi di Kejagung, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

Adi membeberkan nomor surat perpanjanhan penahanan, antara lain:

1. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 16/RT.2/F.3/Ft.1/05/2012, dengan tersangka Johnny Basuki, Direktur PT Mutiara Virgo yang disangka melakukan Tipikor dan TPPU.

2. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor 15/RT.2/F.3/Ftm1/05/2012, dengan tersangka Salman Maghfiron, mantan PNS Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI (Direktur PT Asri Pratama Mandiri), yang disangka melanggar Korupsi dan pencucian uang.

3. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 17/RT.2/F.3/Ft.1/05/2012 tersangka Herly Isdiharsono, disangka melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Herli merupakan mantan PNS di ditjen pajak kemenkeu RI (Komisaris PT Mitra Modern Mobilindo).

4. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor 18/RT.2/F.3/Ft.1/05/2012, tersangka Firman (42), Pekerjaan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Gambir I yang diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

“Surat perpanjangan penahanannya ditandatangani oleh Direktur Penuntutan selaku penuntut umum,” terangnya.

Ditambahkannya, sampai saat ini proses penyidikan bagi keempatnya masih terus berjalan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dalam rangka pembuktian di penuntutan.

Adi mengatakan secara keseluruhan dengan proses penyidikan ini menuju kesempurnaan pembuktian seperti yang digariskan oleh KUHAP.

“Kalau lihat 183 KUHAP untuk dikatakan terbukti harus minimal dua alat bukti, itu yang dikejar jadi pada saat proses persidangan JPU perkara ini bisa dengan mudah membuktikan dakwaannya,” simpulnya.

Editing by :

kasmianto

085246506765

antho.kasmianto@gmail.com

Sumber : http://news.okezone.com/read/2012/05/08/339/626016/kejagung-perpanjangan-penahanan-4-rekan-dhana

SINGAPURA – Amerika Serikat (AS) akan mengoperasikan empat kapal tempurnya yang canggih di perairan Singapura. Operasi dari kapal berkecepatan tinggi itu, merupakan bagian dari kebijakan pertahanan AS di wilayah Asia Pasifik yang hendak membangun keseimbangan kekuatan dengan China.

Kapal tempur yang rencananya dikerahkan ke Singapura, merupakan Kapal Tempur Pesisir (LCS). Kapal LCS tampil dengan bentuk lambung dan struktur yang berbeda dengan kapal tempur pada umumnya. LCS juga terlihat lebih rapih dan memiliki persenjataan yang cukup mematikan.

Meski pengerahan kapal tempur itu mulai dibicarakan pada 2011 lalu, Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengkonfirmasi pengerahan armada tempur itu pada April 2012. Hen juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Leon Panetta di Washington untuk membicarakan proposal pengerahan empat LCS di Singapura.

Kapal LCS tidak berlabuh di Singapura, namun kapal itu akan tetap bergerak ke dalam dan luar Singapura untuk berlatih dan mengadakan kontak dengan negara lain. Kehadiran kapal LCS juga tidak luput dari kontroversi terkait fokus kebijakan pertahanan Negeri Paman Sam, yang hendak menjaga keamanan di laut lepas. Demikian seperti diberitakan Japan Times, Selasa (8/5/2012).

Di saat AS menerapkan penghematan dalam anggaran pertahanan, penggunaan LCS dinilai cukup bermanfaat untuk Angkatan Laut AS. LCS dipastikan akan digunakan sebagai armada tempur AS, menggantikan 51 kapal destroyer Aegis. LCS bahkan memiliki kecepatan 74 kilometer perjam, kecepatan ini dinilai lebih baik ketimbang kapal destroyer.

Ukuran dari kapal LCS juga lebih kecil dibanding kapal tempur lainnya. LCS memang dirancang agar dapat bergerak lincah di lautan dan sanggup beroperasi di wilayah pesisir pantai. Namun kapal itu dilengkapi pula dengan perangkat penyapu ranjau, senjata-anti kapal selam, serta senjata untuk menyerang daratan.

editing By :

Kasmianto

085246506765

antho.kasmianto@gmail.com

sumber : http://international.okezone.com/read/2012/05/08/411/625496/4-kapal-tempur-as-segera-beroperasi-di-singapura