Pilih Bahasa Anda
Selamat Membaca
How To Get Japaneses Name ?

Archive for the ‘Referensi’ Category

Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (Information and Communication Technology/ICT) merupakan tulang punggung aplikasi Web 2.0. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang fenomenal dan menjadi awal munculnya aplikasi web adalah Internet. Internet yang berawal dari riset untuk pertahanan dan keamanan serta pendidikan berkembang menjadi perangkat pendukung bisnis yang sangat berpengaruh. Dalam kaitan dengan aplikasi Web 2.0 ini, terdapat beberapa peristiwa penting dalam sejarah internet.

perkembangan internet Perkembangan Internet

Berawal pada tahun 1957, melalui Advanced Research Projects Agency (ARPA), Amerika Serikat bertekad mengembangkan jaringan komunikasi terintegrasi yang saling menghubungkan komunitas sains dan keperluan militer. Hal ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet (tahun 1957 Soviet meluncurkan sputnik).

Perkembangan besar Internet pertama adalah penemuan terpenting ARPA yaitu packet switching pada tahun 1960. Packet switching adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil yang masing-masing paketnya dapat melalui berbagai alternatif jalur jika salahsatu jalur rusak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Packet switching juga memungkinkan jaringan dapat digunakan secara bersamaan untuk melakukan banyak koneksi, berbeda dengan jalur telepon yang memerlukan jalur khusus untuk melakukan koneksi. Maka ketika ARPANET menjadi jaringan komputer nasional di Amerika Serikat pada 1969, packet switching digunakan secara menyeluruh sebagai metode komunikasinya menggantikan circuit switching yang digunakan pada sambungan telepon publik.

Perkembangan besar Internet kedua yang dicatat pada sejarah internet adalah pengembangan lapisan protokol jaringan yang terkenal karena paling banyak digunakan sekarang yaitu TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Protokol adalah suatu kumpulan aturan untuk berhubungan antarjaringan. Protokol ini dikembangkan oleh Robert Kahn dan Vinton Cerf pada tahun 1974. Dengan protokol yang standar dan disepakati secara luas, maka jaringan lokal yang tersebar di berbagai tempat dapat saling terhubung membentuk jaringan raksasa bahkan sekarang ini menjangkau seluruh dunia. Jaringan dengan menggunakan protokol internet inilah yang sering disebut sebagai jaringan internet.

Jaringan ARPANET menjadi semakin besar sejak saat itu dan mulai dikelola oleh pihak swasta pada tahun 1984, maka semakin banyak universitas tergabung dan mulailah perusahaan komersial masuk. Protokol TCP/IP menjadi protokol umum yang disepakati sehingga dapat saling berkomunikasi pada jaringan internet ini.

Perkembangan besar Internet ketiga adalah terbangunnya aplikasi World Wide Web pada tahun 1990 oleh Tim Berners-Lee. Aplikasi World Wide Web (WWW) ini menjadi konten yang dinanti semua pengguna internet. WWW membuat semua pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam aplikasi dan konten, serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Sejak saat itu pertumbuhan pengguna internet meroket.

 

http://www.sejarah-internet.com/perkembangan-internet/

[CL] Naega jun sinbareul singo keunyeowa gireul geolgo
Amureohji anhge keunyeowa kiss hago
Naega jun hyangsu ppurigo keunyeoreul pume ango
Nawa haetdeon keu yaksuk ddo dasi hagetjyo

[Minzy] Urin imi neujeotnabwayo
Uri sarang kketnan geongayo
Amu marirado jom naege haejwoyo oh oh oh
Uri jeongmal saranghaetjanha
Dwi dolrilsun eoptneun geongayo
[Dara] Oneul bam na manhi appayo

[Bom] Pyeonhaetni ne mamsoge
Ije nan deo isang eoptneun geoni
Nan neol neol saenggakhamyeon

Neomu apa apa apa

[Minzy] Amugeotdo anirandeut
Nae neunmul barabogo
Taeyeonhage mareul ddo ieogago

[CL] Aniran mal mothagetdago
Keu eoddeon miryeondo huhoedo jeonyeo eoptdago
Janinhage marhaetjyo
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/0-9/2ne1/it_hurts.html ]
[Bom] Urin imi neujeun geogayo
Uri sarang kkeutnan geongayo
Geojitmarirado jom anirago haejwoyo
Ijen deo jarhal su itneunde
Dasi mannal suneun eoptjiman

[Dara] Oneul bam na manhi apayo

[CL] Pyeonhaetni ne mamsoge
Ije nan deo isang eoptneun geoni
Nan neol neol saenggakhamyeon
Neomu appa appa appa

[Minzy] Deo isang yejeonui nega aniya

[CL] Naega saranghan neowa jigeume nega neomudo dalrasseo

[Dara] Keujeo meonghani
Meoleojineun neol barabogoman seoseo eoreosseo

[Bom] No way, I can’t recognize
You’re not mine anymore

[Dara] Pyeonhaeya haetni? doraol sun eoptni?
Kkok pyeonhaeya haetni? dorawajul sun eoptni?
Pyeonhaeya haetni?doraol sun eoptni?
Wae pyeonhaeya hani? gyesok saranghal sun eopni?

[Bom] Oh, kkeuchin geoni ne mamsoge
Ije nan deo isang eoptneun geoni
Nan neol neol saenggakhamyeon
[Minzy] Neomu appa appa appa
Appa appa
[CL] Apa apa

More lyrics: http://www.lyricsmode.com/lyrics/0-9/2ne1/#share

http://lyricsmode.com

Pengantar
Teknologi Informasi merupakan teknologi yang dibangun dengan basis
utama teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer yang terus
berlanjut membawa implikasi utama teknologi ini pada proses pengolahan
data yang berujung pada informasi. Hasil keluaran dari teknologi komputer
yang merupakan komponen yang lebih berguna dari sekedar tumpukan data,
membuat teknologi komputer dan teknologi pendukung proses operasinya
mendapat julukan baru, yaitu teknologi informasi.
Teknologi informasi disusun oleh tiga matra utama teknologi yaitu :
1. Teknologi komputer, yang menjadi pendorong utama perkembangan
teknologi informasi.
2. Teknologi telekomunikasi, yang menjadi inti proses penyebaran
informasi.
3. Muatan informasi atau content informasi, yang menjadi faktor
pendorong utama implementasi teknologi informasi.
Kenyataan sejarah dunia mencatat masing – masing dari ketiga matra
penyusun teknologi informasi di atas, pada awalnya berkembang saling
terpisah. Teknologi komputer berkembang dalam lingkup matematika dan
cenderung lebih teoritis. Teknologi telekomunikasi berkembang luas dalam
dunia bisnis dan ekonomi menjadi pilar pendukung teknologi transportasi
dalam revolusi industri. Sedangkan ilmu informasi muncul pada awal perang
dunia II. Kemenangan dan kekalahan sebuah pasukan di medan perang dunia
II ditentukan oleh akurasi informasi. Setelah itu, konsep ilmu informasi
berkembang pesat. Sehingga 3 (tiga) matra penyusun teknologi informasi
tersebut mulai berkembang secara konvergen mengikuti konsep ilmu
informasi yang semakin matang.
Penemuan teknologi komputer sejak awal dimakudkan untuk membantu
meringankan pekerjaan manusia agar lebih efektif dan efisien. Perkembangan komputer ini diikuti dengan lahirnya Internet yang mampu menyebarkan
informasi dengan cepat tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
Perkembangan teknologi komunikasi juga mengalami kemajuan yang
pesat dari mulai ditemukannya telegraph (sistem komunikasi digital jarak
jauh) pada tahun 1835, telepon pada tahun 1876, sambungan telepon jarak
jauh menggunakan satelit pada tahun 1952 hingga telepon seluler digunakan
secara luas pada tahun 1985.
Perkembangan muatan informasi diawali dengan berhasilnya Markoni
membuat radio, ditemukannya kamera gambar bergerak dan televisi. Mulai
tahun 1994 rangkaian kejadian penting dalam perkembangan Teknologi
Informasi bermunculan dengan cepat. Berikut ini adalah daftar rangkaian
kejadiannya.
Tabel 1 Perkembangan teknologi informasi mulai tahun 1994

Tahun 1994 ·
Peristiwa Penting
Apple dan IBM mengenalkan PC dengan aplikasi video yang
telah built in di dalam PC.
· Wireless data untuk computer portable yang kecil, dan penemuan
Web browser Mosaic.
· Netscape pertama kali diluncurkan di internet.
· Radio internet pertama di dunia muncul dari Las Vegas, Amerika
Serikat.
· Perampokan pertama di internet diumumkan terjadi, dilakukan
dari St. Petersburg di Rusia dengan sasaran Citibank di Amerika
antara bulan Juli dan Agustus.
· Iklan melalui e-mail pertama terjadi di usenet (news group)
dilakukan oleh Carter dan Siegal untuk mendaftarkan green card.
· Rancangan penjelajahan 3 (tiga) dimensi pertama.
· Pemesanan Pizza pertama di dunia oleh Pizza Hut
(www.pizzahut.com).
· Bank virtual pertama yaitu FIRS virtual dengan alamat
www.Fv.com dan www.firsvirtual.com.

Tabel 1 Perkembangan teknologi informasi mulai tahun 1994

Tahun

Peristiwa Penting

1994
  • Apple dan IBM mengenalkan PC dengan aplikasi video yang telahbuilt in di dalam PC.
  • Wireless data untuk computer portable yang kecil, dan penemuan Web browser Mosaic.
  • Netscape pertama kali diluncurkan di internet.
  • Radio internet pertama di dunia muncul dari Las Vegas, Amerika Serikat.
  • Perampokan pertama di internet diumumkan terjadi, dilakukan dari St. Petersburg di Rusia dengan sasaran Citibank di Amerika antara bulan Juli dan Agustus.
  • Iklan melalui e-mail pertama terjadi di usenet (news group) dilakukan oleh Carter dan Siegal untuk mendaftarkan green card.
  • Rancangan penjelajahan 3 (tiga) dimensi pertama.
  • Pemesanan Pizza pertama di dunia oleh Pizza Hut (www.pizzahut.com).
  • Bank virtual pertama yaitu FIRST virtual dengan alamat www.Fv.com danwww.firsvirtual.com.

 

1995 ·
  • Radio Hongkong menjadi radio yang on line 24 jam sehari melalui internet.
  • Go publik perusahaan dotcom pertama (Netscape) pada bulan Agustus.

 

1996
  • Muncul Web TV
1997
  • Jaringan komputer semakin berkembang luas. Domain internet yang muncul melebihi 1,3 juta buah.

 

1998
  • Host di internet melampaui lebih dari 30 juta.
  • Perangko pertama di dunia dijualon line oleh US Postal. E-commerce dipopulerkan oleh Bill Clinton lewat pertemuan APEC diMalaysia
  • Home video komputer meledak di seluruh dunia.
  • Media penyimpanan video berubah dari tape ke bentuk optik

 

 

1999
  • Muncul aplikasi video phone.
  • TV interaktif mulai digunakan untuk bermain game dan terhubung ke pemirsa lain, selain untuk kegiatan shopping.
2000-an
  • Diperkirakan teleconference akan merubah perjalanan bisnis fisik yang dilakukan saat ini.
  • HDTV mulai diluncurkan.
  • “Black April” terjadi di bursa saham Nasdaq, yaitu jatuhnya harga saham besar-besaran di perusahaan dotcom dunia pada tanggal 17 April 2000.

 

2010-an
  • Diperkirakan lebih dari 20% pekerja Amerika Serikat akan bekerja dari rumah memakai sistem komputer.

 

2012-an
  • Diperkirakan warga Negara Amerika Serikat akan memilih presidennya dari rumah mereka secara on line.

 

 

 

Sejarah Teknologi Informasi di Indonesia

Menurut catatan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI),

teknologi komputer baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun antara tahun waktu 1970-1972-an. Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan

tinggi pertama yang menjadi salah satu tempat pengenalan komputer di

Indonesia. Dari sinilah teknologi komputer mulai disebarluaskan di Indonesia.

Semua komunitas akademis perguruan tinggi dan industri Indonesia pernah

mendapatkan pengenalan teknologi komputer dari UI.

Untuk lebih jelas sejarah perkembangan teknologi informasi di

Indonesia setelah tahun 1972, bisa terlihat dalam tabel berikut ini.

 

Tabel 2 Sejarah teknologi informasi di Indonesia

Tahun

Peristiwa penting

1972 s/d 1975 · PUSILKOM UI mulai melakukan kegiatan operasional

komputasi di lingkungan kampus UI.

· UI mengirimkan 2 (dua) orang staf PUSILKOM ke

Amerika Serikat untuk melanjutkan studi tentang ilmu

komputer.

 

1975 s/d 1986 – UI kembali mengirimkan 4 (empat) orang staf PUSILKOM ke

Amerika Serikat untuk melanjutkan studi tentang ilmu

komputer.

 

1984 Beberapa jaringan teknologi informasi di Indonesia mulai

terhubung ke internet melalui jaringan UI-net. Jaringan

internet Indonesia pada saat itu berjalan di atas protokol UUC,

sedangkan umumnya menggunakan TCP/IP. Domain .id sudah

muncul dan diakui pada tahun ini.

 

1986-an · Terbentuknya jaringan yang menghubungkan kampuskampus

besar Indonesia, mulai UI, ITB, UGM, ITS,

UNHAS, Universitas Terbuka dan Dirjen Pendidikan

Tinggi (Dikti) Depdikbud. Jaringan besar ini disebut

UNINET. Jaringan yang dibuat dengan bantuan dari luar

negeri ini menggunakan infratruktur jaringan telepon

kabel konvensional, SKDP milik PT Indosat, serta SKDP

via satelit (packsatnet). Ada 4 buah server yang dibuat dan

ditempatkan di lokasi ITB, UI, UGM, dan ITS.

· UI membuka program studi ilmu komputer pertama untuk

jenjang S-1.

· Adanya kegiatan Amatir Radio club(ARC) ITB yang

membangun jaringan internet dengan menggunakan

komputer Apple II dihubungkan dengan jaringan

komunikasi memakai link radio amatir untuk

mengoperasikan internet.

 

1988 Program studi ilmu komputer untuk jenjang S-2 dibuka di UI.

 

1988 s/d 1989 UI dipilih menjadi gateway internet pertama di Indonesia,

sekaligus sebagai koordinator pendaftaran domain .id internet

protokol berbasis UUC.

 

1990-an Mulai dikembangkannya jaringan komputer dengan

menggunakan teknologi packet radio pada band 70 cm dan 2 m

secara luas.

 

1986 s/d 1993 PUSILKOM UI ditunjuk oleh Depdikbud sebagai salah satu

Pusat Antar universitas (PAU) dalam bidang ilmu komputer.

 

1993 · Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM) UI diresmikan

oleh Mendikbud.

· Indonesia secara resmi terhubung dengan internet

mengguankan protocol TCP/IP dan domain .id mulai

diakui keberadaanya di internet tepatnya pada tanggal 4

Maret 1993.

· IPTEKNET menjadi situs pertama yang resmi terhubung

dengan internet.

 

1994 Munculnya Internet Service Provider(ISP) pertama di

Indonesia yaitu indonet (www.indo.net.id

 

1995 · PT Telkom melalui divisi riset dan teknologi memberikan

sambungan leased line 14,4 Kbps sebagai bagian dari

IPTEKNET.

· Departemen Pekerjaan Umum tercatat sebagai instansi

departemen pemerintah Indonesiayang pertama kali on line(www.pu.go.id)

 

1996 · ITB terhubung ke jaringan penelitianAsia Internet

Interconnection Initiatives (AI3). Bandwidth internet pun

di tambah sampai 1,5 Mbps ke Jepang yang terus

ditambah dengan sambungan ke TelkomNet dan IIX 2

Mbps.

· Terbentuknya APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Indonesia) yang memfasilitasi munculnya banyak ISP.

· Munculnya layanan internet dial up dengan akses 33,6

Kbps.

 

1997 Layanan internet dial up mengalami kenaikan dari 33,6 Kbps

menjadi rata-rata 56 Kbps.

 

1998 Pemerintah daerah mulai masuk ke internet. Pemda pertama

yang melakukan koneksi ke internet adalah Pemerintah Daerah

Samarinda (www.samarinda.go.id).

 

1999 · Dikeluarkannya UU tentang telekomunikasi no. 36/1999.

· Inisiatif gerakan berbasis teknologi informasi mulai

mencapai puncaknya.

· Perusahaan dotcom dan media-media yang memiliki

segmen pendidikan teknologi informasi bermunculan di

Indonesia.

· Kegiatan promosi, pameran, seminar, dan konferensi

internasional teknologi informasi di selenggarakan secara

beruntun.

 

2002 Secara resmi pemerintah Indonesiameluncurkan portal

nasional pada tanggal 20 Mei 2002 dengan alamat

www.indonesia.go.id.

 

 

Jenis Aplikasi Teknologi Informasi

 

Aplikasi teknologi informasi sangat terkait dengan aplikasi teknologi

komputer dan komunikasi data dalam kehidupan. Hampir semua bidang kehidupan saat ini dapat memanfatkan teknologi komputer. Beberapa jenis

aplikasi tersebut adalah :

1. Aplikasi di bidang sains, Contohnya adalah aplikasi astronomi (perbintangan).

2. Aplikasi di bidang teknik/rekayasa, Contohnya adalah pembuatan robot dengan menggunakan konsep kecerdasan buatan agar robot lebih bijak.

3. Aplikasi di bidang bisnis/ekonomi, Contohnya adalah e-business, e-marketing, e-commerce dan lain-lain.

4. Aplikasi di bidang administrasi umum, Contohnya adalah aplikasi penjualan/distribusi barang, aplikasi penggajian karyawan, aplikasi akademik sekolah dan lain-lain.

5. Aplikasi di bidang perbankan, Contohnya adalah e-banking, ATM, dan m-banking.

6. Aplikasi di bidang pendidikan, Contohnya adalah e-learning (distance learning).

7. Aplikasi di bidang pemerintahan, Contohnya adalah e-government dan aplikasi inventarisasi kekayaan milik negara (IKMN).

 

http://snowfairish.blogspot.com

RANCANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka keterpaduan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, dengan ini menginstruksikan :
Kepada:
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Para Gubernur, Bupati dan Walikota;
Untuk
PERTAMA : Mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, ketrampilan, dan bakat individu, dengan maksud untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu, meliputi 14 subsektor industri kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, dessain, fesyen, vdeo-film-dan fotograf, permainan interaktif, musik, seni pertunjukkan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, dan riset dan pengembangan,
KEDUA : Mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan sesuai bidang tugasnya secara optimal untuk mencapai sasaran pengembangan ekonomi kreatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan, dan memeratakan pembangunan, misalnya dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri dari pejabat Kementerian/Lembaga, dan unsur lain,
KETIGA : Melakukan upaya secara proaktif pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia dengan kreatifitas, ketrampilan, dan bakat individunya untuk pengembangan ekonomi kreatif.
KEEMPAT : Menggunakan Blueprint “Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025”, dan “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” yang diserahkan Menteri Perdagangan kepada Presiden pada Pembukaan Pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI) Tahun 2008, tanggal 4 Juni 2008, di Jakarta Convention Center, sebagai rujukan dalam setiap kegiatan pengembangan ekonomi kreatif.
KELIMA : Khusus kepada :
1. Menko Kesra:
mengkoordinasikan program pengembangan ekonomi kreatif, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Menteri Perdagangan, bertanggung jawab kepada Presiden, dan melaporkan pelaksanaan program secara berkala setiap 3 (tiga) bulan,
2. Menteri Perdagangan:
1. menyiapkan informasi yang lengkap di bidang pengembangan ekonomi kreatif,
2. melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship terhadap tumbuhnya kreatifitas anak didik, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan
3. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lewat kurikulum yang berorientasi kreatifitas dan pembentukan jiwa kewirausahaan
4. memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional;
5. memberikan dukungan pada kegiatan dan organisasi seni budaya dan iptek yang berperan dalam industri kreatif;
6. menyelenggarakan acara dan program yang menggali, mengangkat, dan mempromosikan talenta kreatif yang ada di masyarakat
7. membangun mekanisme kemitraan antara insan kreatif terkemuka dan yang potensial untuk dikembangkan lewat proses mentoring
8. mendukung para enterprenaur kreatif yang membutuhkan kemeudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, baik dari aspek permodalan, perijinan, maupun pemasaran
9. mendorong para usahawan sukses untuk berbagi pengalaman, keahlian, dan dukungannya pada potensi wirausahawan yang ada di pendidikan tinggi lewat studium generale, seminar, mentoring, dan pelatihan;
10. membangun kemitraan antara pelaku bisnis sebagai wadah business coaching;
11. membangun basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri;
12. memfasilitasi jejaring antar para talenta kreatif Indonesiam di mancanegara untuk terjadinya knowledge-sharing
13. mendorong terjadinya kerjasama, sharing pengetahuan dan karya bersama antar para talenta kreatif Indonesia di mancanegara dengan di dalam negeri
14. memfasilitasi talenta kreatif dari mancanegara untuk datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai sumber belajar dan bertukar informasi lewat mekanisme penghargaan yang proporsional;
15. mmemperluas jangkauan disstribusi,, misalnya dengan memperluas saluran (channel) distribusi;
16. meningkatkan apresiasi pasar terhadap produk/jasa industri kreatif yang akan meningkatkan potensi pasar susbektor industri kreatif (art/media literacy, informasi, pencitraan, dll.);
17. mengumpulkan dan mengembangkan riset pasar domestik dan asing atas produk/jasa industri kreatif, baik preferensi maupun potensinya, untuk meningkatkan jumlah konsumen yang bisa dilayani;
18. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri;
19. menata dan merevitalisasi regulasi distribusi (pasar, distributor-produsen), regulasi impor-ekspor (proteksi, tarif, quota), purre art), untuk menjami nilai tambah dinikmati dengan adil, dan untuk meningkatkan potensi pasar,
20. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri;
21. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan fair untuk menjamin setiap pelaku usaha memiliki akses pasar yang sama besar
22. melakukan penataan industri pendukung, misalnya dengan penataan regulasi bahan baku, budidaya, relokasi, dan riset inovasi bahan baku alternatif;
23. memberikan insentif ekspor dan impor produk/jasa industri kreatif,
24. melakukkn penataan sebarann indusri, meliputi penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah untuk menyebarkan industri dalam jangka panjang, pengembangan koridor ekonomi kreatif;
25. mengembangkan pusat/sentra desain produk/jasa industri kreatif yang berfungsi sebagai jendela advokasi dan pertukaran bisnis menuju perdagangan internasional,
26. melakukan diseminasi informasi pasar, pengetahuan, desain, dan teknologi dengan dikembangkannya melalui pusat infosi ekonomi kreatif;
27. memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan,
28. menjalin strategic partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative),
29. melakukan revitalisasi regulasi impor teknologi pendukung Industri kreatif dan tarif komunikaksi,
30. mengevaluasi kebijakan ekspor komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri kreatif,
31. membuat peraturan perdagangan komoditi hayati yang dibutuhkan oleh industri kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu petani komoditi dan pelaku usaha industri kreatif
32. melakukan koordinasi secara aktif untuk mengawasi pemanfaatan SDA, penegakan hukum atas penyelundupan dan pencurian komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri kreatif,
33. memberantas praktek pembajakan produk kreatif yang menghambat tumbuhnya kreativitas,
34. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan mengenai HKI secara konsisten, efisien, dan mengedepankan muatan ekonomi di dalam HKI,
35. memantapkan landasan interaksi bisnis antara perusahaan dengan individu-individu kreatif berupa standar kontrak bisnis yang menghargai HKI (sistim royalti, pencegahan, plagiarisme, dll).,
36. menyuarakan pentingnya penghargaan atas perbedaan budaya dalam masyarakat Indonesia yang merupakan sumber tumbuhnya beragam kreativitas,
37. mengkampanyekan penggunaan produk kreatif dalam negeri sebagai budaya bagi masyarakat dan bentuk apresiasi masyarakat,
38. menggabungkan muatan budaya lokal dengan trend pasar untuk menghasilkan produk/jasa kreatif yang membawa ciri khas budaya Indonesia dapat bernilai komersial dan disukai pasar,
39. membangun konsep, strategi, dan implementasi kampanye tentang Indonesia berdasarkan keragaman budaya dan keindahan alamnya, dan sesuai dengan citrarasa pasar internasional
40. mengembangkan kembali diplomasi budaya (cultural diplomacy) sebagai bagian penting dari fungsi perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, untuk mengangkat produk kreatif,
41. menggabungkan secara kreative muatan budaya lokal dengan trend global untuk menghasilkan produk/jasa yang membawa ciri khas Indonesia ke panggung internasional dan bernilai komersial,
42. menciptakan komunitas kreatif dan mendorong peran aktif komunitas insan kreatif Indonesia sebagai wadah bertukar pikiran (knowledge sharing) dan kemitraan (business coaching) bagi enterpreneaur di industri kreatif,
43. mendorong aosiasi industri dan ikatan profesi yang telah ada untuk berperan lebih dari memperjuangkan kepentingan yaitu konwledge sharing, mentoring, dan business coaching,
44. memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif baik secara formal (asosiasi) maupun non-formal,
45. membentuk ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar anggota masyarakat dan komunitas kreatif,
46. memelihara dan mengembangkan kebebasan pers dan kebebasan akademik yang bertanggungjawab, toleran, kostruktif, dan produktif,
47. mendorong terciptanya skema pembiayaan industri kreatif, seperti venture capital, seed capital, angel investor, kredit perbankan atau CSR,
48. mengembangkan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif Indonesia memberikan prioritas bantuan pembiayaan pada UMKM/IKM Industri kreatif yang sudah feasible tetapi belum bankable,
49. mendorong interaksi intensif antara bisnis, pemerintah, cendekiawan, budayawan dan seniman, dengan lembaga pembiayaan dalam mengembangkan skenario pembiayaan yang efektif bagi industri kreatif,
50. melakukan match making antara pengusaha yang membutuhkan biaya dengan lembaga pembiayaan yang memiliki dana untuk disalurkan
3. Menteri Keuangan :
1. meningkatkan anggaran pendidikan nasional sesuai amanat undang-undang dan mengupayakan proporsi yang signifikan bagi peningkatan kreatifitas.,
2. mendorong (memberikan insentif dan kemudahan) pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, berbiaya terjangkau dan bernilai guna,
3. memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional,
4. mendukung para enterprenaur kreatif yang membutuhkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, baik dari aspek permodalan, perijinan, maupun pemasaran,
5. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
6. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
7. memberikan insentif ekspor dan impor produk/jasa industri kreatif
8. melakukan revitalisasi regulasi impor teknologi pendukung Industri kreatif dan tarif komunikaksi,
9. memberikan insentif-insentif investasi teknologi serta infrastruktur teknologi,
10. membuat peraturan perdagangan komoditi hayati yang dibutuhkan oleh industri kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu petani komoditi dan pelaku usaha industri kreatif,
11. mendorong terciptanya skema pembiayaan industri kreatif, seperti venture capital, seed capital, angel investor, kredit perbankan atau CSR,
12. mengembangkan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif Indonesia,
13. memberikan prioritas bantuan pembiayaan pada UMKM/IKM Industri kreatif yang sudah feasible tetapi belum bankable,
14. mendorong interaksi intensif antara bisnis, pemerintah, cendekiawan, budayawan dan seniman, dengan lembaga pembiayaan dalam mengembangkan skenario pembiayaan yang efektif bagi industri kreatif,
15. melakukan match making antara pengusaha yang membutuhkan biaya dengan lembaga pembiayaan yang memiliki dana untuk disalurkan
4. Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia:
1. menegakkan hukum atas penjarahan, penyelundupan, impor illegal, pembajakan serta pelanggaran atas HKI yang akan meningkatkan jumlah potensi pasar,
2. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan fair untuk menjamin setiap pelaku usaha memiliki akses pasar yang sama besar
3. mengevaluasi kebijakan ekspor komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri kreatif,
4. membuat peraturan perdagangan komoditi hayati yang dibutuhkan oleh industri kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu petani komoditi dan pelaku usaha industri kreatif,
5. melakukan koordinasi secara aktif untuk mengawasi pemanfaatan SDA, penegakan hukum atas penyelundupan dan pencurian komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri kreatif,
6. mengkampanyekan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif,
7. memberantas praktek pembajakan produk kreatif yang menghambat tumbuhnya kreativitas,
8. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan mengenai HKI secara konsisten, efisien, dan mengedepankan muatan ekonomi di dalam HKI,
9. memantapkan landasan interaksi bisnis antara perusahaan dengan individu-individu kreatif berupa standar kontrak bisnis yang menghargai HKI (sistim royalti, pencegahan, plagiarisme, dll).,
10. memberikan layanan pengabdian masyarakat berupa edukasi dan advokasi HKI bagi masyarakat luas, misalnya: kegunaan, pengurusan, dan penyelesaian masalah yang terkait dengan HKI
5. Menteri Perindustrian:
1. melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship terhadap tumbuhnya kreatifitas anak didik, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan,
2. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lewat kurikulum yang berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship
3. membangun akses pertukaran informasi dan pengetahuan di masyarakat lewat ruang publik baik secara fisik maupun maya, dalam skala nasional maupun internasional,
4. membangun lembaga pendidikan tinggi seni budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi di propinsi-propinsi yang potensi talenta kreatifnya tinggi tetapi belum terwadahi,
5. membangun mekanisme public-private partnership antara pemerintah dan industri kreatif yang atraktif untuk mengembangkan pendidikan berkualitas dengan sumber dana masyarakat/swasta
6. menciptakan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan sektor industri kreatif yang membutuhkan,
7. memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional,
8. memberikan dukungan pada kegiatan dan organisasi seni budaya dan iptek yang berperan dalam industri kreatif,
9. menyelenggarakan acara dan program yang menggali, mengangkat, dan mempromosikan talenta kreatif yang ada di masyarakat
10. mengupayakan mekanisme renumerasi yang proporsional yang membuat angkatan kerja tertarik pada profesi dalam industri kreatif
11. membangun mekanisme kemitraan antara insan kreatif terkemuka dan yang potensial untuk dikembangkan lewat proses mentoring
12. mendorong para usahawan sukses untuk berbagi pengalaman, keahlian, dan dukungannya pada potensi wirausahawan yang ada di pendidikan tinggi lewat studium generale, seminar, mentoring, dan pelatihan,
13. membangun kemitraan antara pelaku bisnis sebagai wadah business coaching
14. membangun basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri,
15. memfasilitasi jejaring antar para talenta kreatif Indonesiam di mancanegara untuk terjadinya knowledge-sharing,
16. mendorong terjadinya kerjasama, sharing pengetahuan dan karya bersama antar para talenta kreatif Indonesia di mancanegara dengan di dalam negeri
17. memfasilitasi talenta kreatif dari mancanegara untuk datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai sumber belajar dan bertukar informasi lewat mekanisme penghargaan yang proporsional
18. meningkatkan apresiasi pasar terhadap produk/jasa industri kreatif yang akan meningkatkan potensi pasar susbektor industri kreatif (art/media literacy, informasi, pencitraan, dll.),
19. mengumpulkan dan mengembangkan riset pasar domestik dan asing atas produk/jasa industri kreatif, baik preferensi maupun potensinya, untuk meningkatkan jumlah konsumen yang bisa dilayani
20. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
21. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan fair untuk menjamin setiap pelaku usaha memiliki akses pasar yang sama besar;
22. melakukan penataan industri pendukung, misalnya denga penataan regulasi bahan baku, budidaya, relokasi, dan riset inovasi bahan baku alternatif,
23. melakukkn penataan sebarann indusri, meliputi penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah untuk menyebarkan industri dalam jangka panjang, pengembangan koridor ekonomi kreatif,
24. mengembangkan pusat/sentra desain produk/jasa industri kreatif yang berfungsi sebagai jendela advokasi dan pertukaran bisnis menuju perdagangan internasional,
25. memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan,
26. memperbaiki pengelolaan lembaga riset pemerintah dalam hal pembagian bidang spesialisasi riset,
27. mengembangkan industri piranti keras dalam negeri sebagai penopang teknologi industri kreatif,
28. menjalin strategic partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative),
29. mengembangkan pengelolaan sertifikasi atas teknologi,
30. menjalin strategis partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi pengolahan,
31. melakukan intensifikasi kerjasama antar universitas dalam bidang riset dan teknologi material,
32. mengkampanyekan penggunaan sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan,
33. mengkampanyekan pengembangan produk dan jasa yang berorientasi pada penghematan sumber daya dan ramah lingkungan,
34. memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara industri, dengan lembaga riset pemerintah dan universitas yang akan mendorong penelitian yang terkait dengan bahan baku SDA yang terbarukan dan ramah lingkungan,
35. mendukung riset material alternatif yang berciri khas Indonesia sebagai bahan baku industri kreatif serta eksploitasi dan eksperimentasi dengan menggunakan bahan-bahan spesifik berkarakter Indonesia,
36. menyatukan prioritas riset keragaman hayati Indonesia yang berpotensi untuk dipatenkan,
37. memberikan bantuan dukungan mesin pengolahan bahan baku untuk UKM/KM yang bergerak di bidang industri kreatif mengevaluasi kebijakan ekspor komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri kreatif,
38. membuat peraturan perdagangan komoditi hayati yang dibutuhkan oleh industri kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu petani komoditi dan pelaku usaha industri kreatif,
39. memberantas praktek pembajakan produk kreatif yang menghambat tumbuhnya kreativitas menyusun dan mengimplementasikan kebijakan mengenai HKI secara konsisten, efisien, dan mengedepankan muatan ekonomi di dalam HKI,
40. memantapkan landasan interaksi bisnis antara perusahaan dengan individu-individu kreatif berupa standar kontrak bisnis yang menghargai HKI (sistim royalti, pencegahan, plagiarisme, dll).
41. menyuarakan pentingnya penghargaan atas perbedaan budaya dalam masyarakat Indonesia yang merupakan sumber tumbuhnya beragam kreativitas,
42. mengkampanyekan penggunaan produk kreatif dalam negeri sebagai budaya bagi masyarakat dan bentuk apresiasi masyarakat
43. menggabungkan muatan budaya lokal dengan trend pasar untuk menghasilkan produk/jasa kreatif yang membawa ciri khas budaya Indonesia dapat bernilai komersial dan disukai pasar,
44. membangun konsep, strategi, dan implementasi kampanye tentang Indonesia berdasarkan keragaman budaya dan keindahan alamnya, dan sesuai dengan citrarasa pasar internasional,
45. mengembangkan kembali diplomasi budaya (cultural diplomacy) sebagai bagian penting dari fungsi perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, untuk mengangkat produk kreatif,
46. menggabungkan secara kreative muatan budaya lokal dengan trend global untuk menghasilkan produk/jasa yang membawa ciri khas Indonesia ke panggung internasional dan bernilai komersial,
47. menciptakan komunitas kreatif dan mendorong peran aktif komunitas insan kreatif Indonesia sebagai wadah bertukar pikiran (knowledge sharing) dan kemitraan (business coaching) bagi enterpreneaur di industri kreatif,
48. mendorong aosiasi industri dan ikatan profesi yang telah ada untuk berperan lebih dari memperjuangkan kepentingan yaitu konwledge sharing, mentoring, dan business coaching,
49. memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif baik secara formal (asosiasi) maupun non-formal
50. membentuk ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar anggota masyarakat dan komunitas kreatif,
51. memelihara dan mengembangkan kebebasan pers dan kebebasan akademik yang bertanggungjawab, toleran, kostruktif, dan produktif,
52. mendorong terciptanya skema pembiayaan industri kreatif, seperti venture capital, seed capital, angel investor, kredit perbankan atau CSR,
53. mengembangkan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif Indonesia memberikan prioritas bantuan pembiayaan pada UMKM/IKM Industri kreatif yang sudah feasible tetapi belum bankable,
54. mendorong interaksi intensif antara bisnis, pemerintah, cendekiawan, budayawan dan seniman, dengan lembaga pembiayaan dalam mengembangkan skenario pembiayaan yang efektif bagi industri kreatif,
55. melakukan match making antara pengusaha yang membutuhkan biaya dengan lembaga pembiayaan yang memiliki dana untuk disalurkan
6. Menteri Pertanian:
melakukan penataan industri pendukung, misalnya denga penataan regulasi bahan baku,budidaya, relokasi, dan riset inovasi bahan baku alternatif
7. Menteri Komunikasi dan Informatika:
1. membangun akses pertukaran informasi dan pengetahuan di masyarakat lewat ruang publik baik secara fisik maupun maya, dalam skala nasional maupun internasional,
2. memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional,
3. memberikan dukungan pada kegiatan dan organisasi seni budaya dan iptek yang berperan dalam industri kreatif,
4. menyelenggarakan acara dan program yang menggali, mengangkat, dan mempromosikan talenta kreatif yang ada di masyarakat,
5. membangun mekanisme kemitraan antara insan kreatif terkemuka dan yang potensial untuk dikembangkan lewat proses mentoring
6. mendorong para usahawan sukses untuk berbagi pengalaman, keahlian, dan dukungannya pada potensi wirausahawan yang ada di pendidikan tinggi lewat studium generale, seminar, mentoring, dan pelatihan,
7. membangun kemitraan antara pelaku bisnis sebagai wadah business coaching,
8. membangn basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri,
9. memfasilitasi jejaring antar para talenta kreatif Indonesiam di mancanegara untuk terjadinya knowledge-sharing,
10. mendorong terjadinya kerjasama, sharing pengetahuan dan karya bersama antar para talenta kreatif Indonesia di mancanegara dengan di dalam negeri,
11. memfasilitasi talenta kreatif dari mancanegara untuk datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai sumber belajar dan bertukar informasi lewat mekanisme penghargaan yang proporsional;
12. mmemperluas jangkauan distribusi, misalnya dengan memperluas saluran (channel) distribusi,
13. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
14. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan fair untuk menjamin setiap pelaku usaha memiliki akses pasar yang sama besar
15. melakukan penataan jangkauan distribusi meliputi infrastruktur transportasi serta infrastruktur komunikasi,
16. melakukan diseminasi informasi pasar, pengetahuan, desain, dan teknologi dengan dikembangkannya melalui pusat infosi ekonomi kreatif,
17. memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan,
18. membuat prioritas basis-basis pendukung teknologi kreatif, khususnya yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
19. mengembangkan inkubator-inkubator teknologi mengembangkan industri piranti keras dalam negeri sebagai penopang teknologi industri kreatif,
20. menjalin strategic partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative),
21. mengembangkan pengelolaan sertifikasi atas teknologi,
22. mengembangkan internet goes to sentra-sentra UKM/KM Industri kreatif,
23. melakukan revitalisasi regulasi impor teknologi pendukung Industri kreatif dan tarif komunikaksi,
24. melakukan sosialisasi regulasi TIK kepada seluruh lapisan masyarakat secara intensif,
25. memberikan insentif-insentif investasi teknologi serta infrastruktur teknologi,
26. mengkampanyekan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif,
27. memberantas praktek pembajakan produk kreatif yang menghambat tumbuhnya kreativitas,
28. mengkampanyekan penggunaan produk kreatif dalam negeri sebagai budaya bagi masyarakat dan bentuk apresiasi masyarakat,
29. menciptakan komunitas kreatif dan mendorong peran aktif komunitas insan kreatif Indonesia sebagai wadah bertukar pikiran (knowledge sharing) dan kemitraan (business coaching) bagi enterpreneaur di industri kreatif,
30. memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif baik secara formal (asosiasi) maupun non-formal
31. membentuk ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar anggota masyarakat dan komunitas kreatif,
32. memelihara dan mengembangkan kebebasan pers dan kebebasan akademik yang bertanggungjawab, toleran, kostruktif, dan produktif,
8. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata:
1. melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship terhadap tumbuhnya kreatifitas anak didik, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan,
2. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lewat kurikulum yang berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship
3. membangun akses pertukaran informasi dan pengetahuan di masyarakat lewat ruang publik baik secara fisik maupun maya, dalam skala nasional maupun internasional,
4. menciptakan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan sektor industri kreatif yang membutuhkan,
5. memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional,
6. memberikan dukungan pada kegiatan dan organisasi seni budaya dan iptek yang berperan dalam industri kreatif,
7. menyelenggarakan acara dan program yang menggali, mengangkat, dan mempromosikan talenta kreatif yang ada di masyarakat
8. mengupayakan mekanisme renumerasi yang proporsional yang membuat angkatan kerja tertarik pada profesi dalam industri kreatif;
9. membangun mekanisme kemitraan antara insan kreatif terkemuka dan yang potensial untuk dikembangkan lewat proses mentoring
10. membangun kemitraan antara pelaku bisnis sebagai wadah business coaching,
11. membangn basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri,
12. memfasilitasi jejaring antar para talenta kreatif Indonesiam di mancanegara untuk terjadinya knowledge-sharing,
13. mendorong terjadinya kerjasama, sharing pengetahuan dan karya bersama antar para talenta kreatif Indonesia di mancanegara dengan di dalam negeri;,
14. memfasilitasi talenta kreatif dari mancanegara untuk datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai sumber belajar dan bertukar informasi lewat mekanisme penghargaan yang proporsional
15. mengumpulkan dan mengembangkan riset pasar domestik dan asing atas produk/jasa industri kreatif, baik preferensi maupun potensinya, untuk meningkatkan jumlah konsumen yang bisa dilayani,
16. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
17. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan fair untuk menjamin setiap pelaku usaha memiliki akses pasar yang sama besar
18. melakukan riset sosial-ekonomi, sejarah, budaya, dan seni (contoh: Film dokumenter National geography),
19. memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan,
20. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan mengenai HKI secara konsisten, efisien, dan mengedepankan muatan ekonomi di dalam HKI,
21. menyuarakan pentingnya penghargaan atas perbedaan budaya dalam masyarakat Indonesia yang merupakan sumber tumbuhnya beragam kreativitas,
22. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kebudayaan (cultural policy) yang membawa bangsa Indonesia mencintai, menghargai dan bangga akan kebudayaan Indonesia dan turunannya
23. mengkampanyekan penggunaan produk kreatif dalam negeri sebagai budaya bagi masyarakat dan bentuk apresiasi masyarakat,
24. menggabungkan muatan budaya lokal dengan trend pasar untuk menghasilkan produk/jasa kreatif yang membawa ciri khas budaya Indonesia dapat bernilai komersial dan disukai pasar,
25. membangun konsep, strategi, dan implementasi kampanye tentang Indonesia berdasarkan keragaman budaya dan keindahan alamnya, dan sesuai dengan citrarasa pasar internasional,
26. mengembangkan kembali diplomasi budaya (cultural diplomacy) sebagai bagian penting dari fungsi perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, untuk mengangkat produk kreatif,
27. menggabungkan secara kreative muatan budaya lokal dengan trend global untuk menghasilkan produk/jasa yang membawa ciri khas Indonesia ke panggung internasional dan bernilai komersial,
28. menciptakan komunitas kreatif dan mendorong peran aktif komunitas insan kreatif Indonesia sebagai wadah bertukar pikiran (knowledge sharing) dan kemitraan (business coaching) bagi enterpreneaur di industri kreatif,
29. mendorong aosiasi industri dan ikatan profesi yang telah ada untuk berperan lebih dari memperjuangkan kepentingan yaitu konwledge sharing, mentoring, dan business coaching,
30. memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif baik secara formal (asosiasi) maupun non-formal,
31. membentuk ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar anggota masyarakat dan komunitas kreatif,
32. memelihara dan mengembangkan kebebasan pers dan kebebasan akademik yang bertanggungjawab, toleran, kostruktif, dan produktif,
9. Menteri Pendidikan Nasional:
1. melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship terhadap tumbuhnya kreatifitas anak didik, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan,
2. meningkatkan anggaran pendidikan nasional sesuai amanat undang-undang dan mengupayakan proporsi yang signifikan bagi peningkatan kreatifitas.;
3. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lewat kurikulum yang berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship :
4. membangun akses pertukaran informasi dan pengetahuan di masyarakat lewat ruang publik baik secara fisik maupun maya, dalam skala nasional maupun internasional,
5. membangun lembaga pendidikan tinggi seni budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi di propinsi-propinsi yang potensi talenta kreatifnya tinggi tetapi belum terwadahi;
6. memperbaiki infrastruktur dan kualitas pengajaran di lembaga pendidikan yang telah ada namun mengalami kendala keuangan, infrastruktur, dan tenaga pengajar;
7. membangun mekanisme public-private partnership antara pemerintah dan industri kreatif yang atraktif untuk mengembangkan pendidikan berkualitas dengan sumber dana masyarakat/swasta;
8. mendorong (memberikan insentif dan kemudahan) pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas, berbiaya terjangkau dan bernilai guna;
9. menciptakan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan sektor industri kreatif yang membutuhkan;
10. menjamin sistem standardisasi mutu pendidikan tinggi dengan evaluasi yang berkala, efektif, dan obyektif;
11. mendukung para enterprenaur kreatif yang membutuhkan kemeudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, baik dari aspek permodalan, perijinan, maupun pemasaran;
12. mendorong para usahawan sukses untuk berbagi pengalaman, keahlian, dan dukungannya pada potensi wirausahawan yang ada di pendidikan tinggi lewat studium generale, seminar, mentoring, dan pelatihan,
13. membangn basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri,
14. mendorong terjadinya kerjasama, sharing pengetahuan dan karya bersama antar para talenta kreatif Indonesia di mancanegara dengan di dalam negeri,
15. melakukan penataan industri pendukung, misalnya denga penataan regulasi bahan baku, budidaya, relokasi, dan riset inovasi bahan baku alternatif,
16. melakukan riset sosial-ekonomi, sejarah, budaya, dan seni (contoh: Film dokumenter National geography),
17. melakukan diseminasi informasi pasar, pengetahuan, desain, dan teknologi dengan dikembangkannya melalui pusat infosi ekonomi kreatif,
18. memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan,
19. membuat prioritas basis-basis pendukung teknologi kreatif, khususnya yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi,
20. memfasilitasi mkoordinasi dan kolaborasi antara industri secara intensif antara lembaga riset pemerintah dan universitas,
21. memperbaiki pengelolaan lembaga riset pemerintah dalam hal pembagian bidang spesialisasi riset,
22. mengembangkan inkubator-inkubator teknologi, meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan dan pelatihan TIK,
23. menjalin strategic partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative),
24. mengembangkan pengelolaan sertifikasi atas teknologi,
25. mengintensifkan kerjasama antar universitas dalam bidang riset dan teknologi,
26. memberikan insentif-insentif investasi teknologi serta infrastruktur teknologi,
27. melakukan intensifikasi pelatihan teknologi pengolahan material tepat guna dan ramah lingkungan,
28. menjalin strategis partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi pengolahan,
29. melakukan intensifikasi kerjasama antar universitas dalam bidang riset dan teknologi material,
30. mengkampanyekan penggunaan sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan,
31. mengkampanyekan pengembangan produk dan jasa yang berorientasi pada penghematan sumber daya dan ramah lingkungan,
32. memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara industri, dengan lembaga riset pemerintah dan universitas yang akan mendorong penelitian yang terkait dengan bahan baku SDA yang terbarukan dan ramah lingkungan,
33. mendukung riset material alternatif yang berciri khas Indonesia sebagai bahan baku industri kreatif serta eksploitasi dan eksperimentasi dengan menggunakan bahan-bahan spesifik berkarakter Indonesia,
34. menyatukan prioritas riset keragaman hayati Indonesia yang berpotensi untuk dipatenkan,
35. memberikan bantuan dukungan mesin pengolahan bahan baku untuk UKM/KM yang bergerak di bidang industri kreatif
36. mengkampanyekan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif ,
37. memberikan layanan pengabdian masyarakat berupa edukasi dan advokasi HKI bagi masyarakat luas, misalnya: kegunaan, pengurusan, dan penyelesaian masalah yang terkait dengan HKI
38. menyuarakan pentingnya penghargaan atas perbedaan budaya dalam masyarakat Indonesia yang merupakan sumber tumbuhnya beragam kreativitas,
39. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kebudayaan (cultural policy) yang membawa bangsa Indonesia mencintai, menghargai dan bangga akan kebudayaan Indonesia dan turunannya
40. memelihara dan mengembangkan kebebasan pers dan kebebasan akademik yang bertanggungjawab, toleran, kostruktif, dan produktif,
41. mendorong interaksi intensif antara bisnis, pemerintah, cendekiawan, budayawan dan seniman, dengan lembaga pembiayaan dalam mengembangkan skenario pembiayaan yang efektif bagi industri kreatif
10. Menteri Luar Negeri:
1. memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia internasional,
2. membangn basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri;
3. memfasilitasi jejaring antar para talenta kreatif Indonesiam di mancanegara untuk terjadinya knowledge-sharing
4. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
5. menjalin strategic partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative),
6. mengembangkan kembali diplomasi budaya (cultural diplomacy) sebagai bagian penting dari fungsi perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, untuk mengangkat produk kreatif
11. Menteri Dalam Negeri:
1. membangn basis data talenta kreatif Indonesia di berbagai belahan dunia dan mempromosikan secara aktif prestasi dan cerita sukses kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri,
2. meningkatkan apresiasi pasar terhadap produk/jasa industri kreatif yang akan meningkatkan potensi pasar susbektor industri kreatif (art/media literacy, informasi, pencitraan, dll.,
3. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
4. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri
12. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi:
1. melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship terhadap tumbuhnya kreatifitas anak didik, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan,
2. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lewat kurikulum yang berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship ,
3. membangun akses pertukaran informasi dan pengetahuan di masyarakat lewat ruang publik baik secara fisik maupun maya, dalam skala nasional maupun internasional,
4. membangun lembaga pendidikan tinggi seni budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi di propinsi-propinsi yang potensi talenta kreatifnya tinggi tetapi belum terwadahi,
5. menciptakan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan sektor industri kreatif yang membutuhkan,
6. mengupayakan mekanisme renumerasi yang proporsional yang membuat angkatan kerja tertarik pada profesi dalam industri kreatif
7. memfasilitasi talenta kreatif dari mancanegara untuk datang ke Indonesia dengan tujuan sebagai sumber belajar dan bertukar informasi lewat mekanisme penghargaan yang proporsional
8. mengembangkan pengelolaan sertifikasi atas teknologi
13. Menteri Pekerjaan Umum:
1. melakukan penataan jangkauan distribusi meliputi infrastruktur transportasi serta infrastruktur komunikasi,
2. memberikan insentif-insentif investasi teknologi serta infrastruktur teknologi,
3. melakukan intensifikasi pelatihan teknologi pengolahan material tepat guna dan raah lingkungan,
4. memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara industri, dengan lembaga riset pemerintah dan universitas yang akan mendorong penelitian yang terkait dengan bahan baku SDA yang terbarukan dan ramah lingkungan,
5. membentuk ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar anggota masyarakat dan komunitas kreatif

14. Menteri Kehutanan
1. melakukan penataan industri pendukung, misalnya denga penataan regulasi bahan baku,budidaya, relokasi, dan riset inovasi bahan baku alternatif,
2. mengkampanyekan penggunaan sumber daya alam terbarukan dan ramah lingkungan,
3. mengkampanyekan pengembangan produk dan jasa yang berorientasi pada penghematan sumber daya dan ramah lingkungan
4. melakukan koordinasi secara aktif untuk mengawasi pemanfaatan SDA, penegakan hukum atas penyelundupan dan pencurian komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri kreatif
15. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah:
1. melakukan kajian tentang kurikulum berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship terhadap tumbuhnya kreatifitas anak didik, dan melakukan revisi sesuai kebutuhan,
2. meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat lewat kurikulum yang berorientasi kreatifitas dan pembentukan enterpreanurship :
3. membangun akses pertukaran informasi dan pengetahuan di masyarakat lewat ruang publik baik secara fisik maupun maya, dalam skala nasional maupun internasional.
4. menciptakan link and match antara lulusan pendidikan tinggi dengan sektor industri kreatif yang membutuhkan
5. menyelenggarakan acara dan program yang menggali, mengangkat, dan mempromosikan talenta kreatif yang ada di masyarakat
6. mendukung para enterprenaur kreatif yang membutuhkan kemeudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, baik dari aspek permodalan, perijinan, maupun pemasaran,
7. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
8. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan fair untuk menjamin setiap pelaku usaha memiliki akses pasar yang sama besar,
9. melakukkn penataan sebarann indusri, meliputi penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah untuk menyebarkan industri dalam jangka panjang, pengembangan koridor ekonomi kreatif,
10. memberikan bantuan dukungan mesin pengolahan bahan baku untuk UKM/KM yang bergerak di bidang industri kreatif,
11. menggabungkan muatan budaya lokal dengan trend pasar untuk menghasilkan produk/jasa kreatif yang membawa ciri khas budaya Indonesia dapat bernilai komersial dan disukai pasar
12. menggabungkan secara kreative muatan budaya lokal dengan trend global untuk menghasilkan produk/jasa yang membawa ciri khas Indonesia ke panggung internasional dan bernilai komersial,
13. memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif baik secara formal (asosiasi) maupun non-formal
14. mendorong terciptanya skema pembiayaan industri kreatif, seperti venture capital, seed capital, angel investor, kredit perbankan atau CSR.
15. mengembangkan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri kreatif Indonesia,
16. mendorong interaksi intensif antara bisnis, pemerintah, cendekiawan, budayawan dan seniman, dengan lembaga pembiayaan dalam mengembangkan skenario pembiayaan yang efektif bagi industri kreatif,
17. melakukan match making antara pengusaha yang membutuhkan biaya dengan lembaga pembiayaan yang memiliki dana untuk disalurkan

16. Menteri Negara Riset dan Teknologi:
1. memberikan dukungan pada kegiatan dan organisasi seni budaya dan iptek yang berperan dalam industri kreatif,
2. menyelenggarakan acara dan program yang menggali, mengangkat, dan mempromosikan talenta kreatif yang ada di masyarakat
3. memperbaiki pengelolaan lembaga riset pemerintah dalam hal pembagian bidang spesialisasi riset,
4. menjalin strategic partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi kreatif (technocreative),
5. mengembangkan pengelolaan sertifikasi atas teknologi
6. mengintensifkan kerjasama antar universitas dalam bidang riset dan teknologi,
7. melakukan intensifikasi pelatihan teknologi pengolahan material tepat guna dan raah lingkungan,
8. menjalin strategis partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi pengolahan,
9. mengkampanyekan pengembangan produk dan jasa yang berorientasi pada penghematan sumber daya dan ramah lingkungan,
10. menyatukan prioritas riset keragaman hayati Indonesia yang berpotensi untuk dipatenkan
17. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
18. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
1. meningkatkan anggaran pendidikan nasional sesuai amanat undang-undang dan mengupayakan proporsi yang signifikan bagi peningkatan kreatifitas.
2. melakukan intensifikasi pelatihan teknologi pengolahan material tepat guna dan raah lingkungan,
3. menjalin strategis partnership dengan negara yang sudah maju pada teknologi pengolahan

19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
1. mendukung para enterprenaur kreatif yang membutuhkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha, baik dari aspek permodalan, perijinan, maupun pemasaran,
2. melakukan promosi dalam dan luar negeri tentang produk dan jasa industri kreatif Indonesia agar lebih dikenal oleh pasar domestik dan pasar luar negeri,
3. melakukkn penataan sebarann indusri, meliputi penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah-daerah untuk menyebarkan industri dalam jangka panjang, pengembangan koridor ekonomi kreatif,
4. mengembangkan industri piranti keras dalam negeri sebagai penopang teknologi industri kreatif,
5. memberikan insentif-insentif investasi teknologi serta infrastruktur teknologi,
6. memantapkan landasan interaksi bisnis antara perusahaan dengan individu-individu kreatif berupa standar kontrak bisnis yang menghargai HKI (sistim royalti, pencegahan, plagiarisme, dll).
20. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
21. Para Gubernur, Bupati, dan Walikota:
1. meningkatkan sistem informasi dan promosi pengembangan ekonomi kreatif,
2. mengembangkan informasi peluang investasi di bidang ekonomi kreatif,
3. meningkatkan pembinaan kepada insan kreatif, meningkatkan dan
4. memberikan kemudahan pemberian perizinan industri kreatif, melestarikan tradisi penyelenggaraan event kreatif daerah
KEENAM : Menyelesaikan keseluruhan tugas-tugas tersebut pada butir KELIMA selama periode tahun 2009 sampai dengan 20014.
KETUJUH : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat secara berkala 3 (tiga) bulanan.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
http://andrihardiansyahh.blogspot.com

UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 1997

Tentang Narkotika

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

2. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.

3. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika ke dalam Daerah Pabean.

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dari Daerah Pabean.

5. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.

6. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengimpor narkotika.

7. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan Menteri Kesehatan untuk mengekspor narkotika.

8. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara moda, atau sarana angkutan apapun.

9. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan.

10. Pabrik obat adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk narkotika.

11. Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di Wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat Kantor Pabean dengan satu atau tanpa berganti sarana angkutan.

12. Pecandu adalah orang yang menggunakan menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

13. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.

14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

15. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotik.

16. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

17. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.

18. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronika lainnya.

19. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.

2. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:

a. Narkotika Golongan I;

b. Narkotika Golongan II; dan

c. Narkotika Golongan III.

3. Penggolongajustifyn narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan narkotika bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan

c. memberantas peredaran gelap narkotika.

Pasal 4

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 5

Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

1. Ruang lingkup pengaturan narkotika dalam Undang-undang ini adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika.

2. Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi:

a. Narkotika Golongan I;

b. Narkotika Golongan II; dan

c. Narkotika Golongan III.

3. Penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB III

PENGADAAN

BAGIAN PERTAMA : RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN

Pasal 6

1. Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Untuk keperluan tersedianya narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyusun rencana kebutuhan narkotika setiap tahun.

3. Rencana kebutuhan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan narkotika secara nasional.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 7

1. Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

2. Narkotika yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan.

BAGIAN KEDUA : PRODUKSI

Pasal 8

1. Menteri Kesehatan memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menteri Kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses narkotika.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 9

1. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/ataupenggunaan dalam proses produksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KETIGA : NARKOTIKA UNTUK ILMU PENGETAHUAN

Pasal 10

1. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menenm, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KEEMPAT : PENYIMPANGAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib disimpan secara khusus.

2. Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang ada dalam penguasaaanya.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

4. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan berupa:

a. teguran;

b. peringatan;

c. denda administratif;

d. penghentian sementara kegiatan; atau

e. pencabutan izin.

BAB IV

IMPOR DAN EKSPOR

BAGIAN PERTAMA : SURAT PERSETUJUAN IMPOR DAN SURAT PERSETUJUAN EKSPOR

Pasal 12

1. Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaa

n pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

2. Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan impor narkotika.

Pasal 13

1. Importir narkotika harus memiliki surat persetujuan impor untuk setiap kali melakukan impor narkotika dari Menteri Kesehatan.

2. Surat Persetujuan impor narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 14

Pelaksanaan impor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 15

1. Menteri Kesehatan memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.

2. Dalam keadaan tertentu, Menteri Kesehatan dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan ekspor narkotika.

Pasal 16

1. Eksportir narkotika harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan.

2. Untuk memperoleh surat persetujuan ekspor narkotika harus dilampiri dengan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 17

Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 18

Impor dan ekspor narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh surat persetujuan impor dan surat persetujuan ekspor narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KEDUA : PENGANGKUTAN

Pasal 20

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang, tetap berlaku bagi pengangkutan narkotika kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 21

1. Setiap pengangkutan impor narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan surat persetujuan impor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan.

2. Setiap pengangkutan ekspor narkotika wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 22

Penanggung jawab pengangkut impor narkotika yang memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor.

Pasal 23

1. Eksportir narkotika wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.

2. Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.

3. Penanggung jawab pengangkut ekspor narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan ekspor narkotika dari Menteri Kesehatan dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengimpor.

Pasal 24

1. Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.

2. Nakhoda membuat berita acara tentang muatan narkotika yang diangkut.

3. Nakhoda, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan, wajib melaporkan narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.

4. Pembongkaran muatan narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

5. Nakhoda yang mengetahui adanya narkotika di dalam kapal secara tanpa hak, wajib membuat berita acara, melakukan tindakan-tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 25

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

BAGIAN KETIGA: TRANSITO

Pasal 26

1. Transito narkotika harus dilengkapi dengan dokumen persetujuan ekspor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.

2. Dokumen persetujuan ekspor narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen persetujuan impor narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

a. nama dan alat pengekspor dan pengimpor narkotika;

b. jenis, bentuk, dan jumlah narkotika; dan

c. negara tujuan ekspor narkotika.

Pasal 27

Setiap perubahan negara tujuan ekspor narkotika pada transito narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

a. pemerintah negara pengekspor narkotika;

b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semula ekspor narkotika; dan

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor narkotika.

Pasal 28

Pengemasan kembali narkotika pada transito narkotika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan transito narkotika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAGIAN KEEMPAT : PEMERIKSAAN

Pasal 30

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapandokumen impor, ekspor, dan/atau transito narkotika.

Pasal 31

1. Importir narkotika memeriksa narkotika yang diimpornya dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor narkotika di perusahaan.

2. Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Kesehatan menyampaikan hasil penerimaan impor narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB V

PEREDARAN

BAGIAN PERTAMA : UMUM

Pasal 32

Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 33

1. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan.

2. Narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 34

Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

BAGIAN KEDUA : PENYALURAN

Pasal 35

1. Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri Kesehatan.

Pasal 36

1. Importir hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pabrik obat tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

2. Pabrik obat tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:

a. eksportir;

b. pedagang besar farmasi tertentu;

c. apotek;

d. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

e. rumah sakit; dan

f. lembaga ilmu pengetahuan tertentu.

3. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:

a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;

b. apotek;

c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

d. rumah sakit;

e. lembaga ilmu pengetahuan; dan

f. eksportir.

4. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada:

a. rumah sakit pemerintah;

b. puskesmas; dan

c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 37

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAGIAN KETIGA : PENYERAHAN

Pasal 39

1. Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

a. apotek;

b. rumah sakit;

c. puskesmas;

d. balai pengobatan; dan

e. dokter.

2. Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada:

a. rumah sakit;

b. puskesmas;

c. apotek lainnya;

d. balai pengobatan;

e. dokter; dan

f. pasien

3. Rumah sakit, apotek, puskesmas, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

4. Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan dalam hal:

a. menjalankan praktek dokter dan diberikan melalui suntikan;

b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat melalui suntikan; atau

c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

5. Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyerahan narkotika diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB VI

LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 41

1. Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika.

2. Label pada kemasan narkotika sebagaimana dimaksud dalan ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupkan bagian dari wadah dan/atau kemasannya.

3. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 42

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara publikasi dan pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan

BAB VII

PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Pasal 44

1. Untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan, pengguna narkotika dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika.

2. Pengguna narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah.

Pasal 45

Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan.

Pasal 46

1. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

2. Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 47

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 48

1. Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

2. Rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 49

1. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

2. Atau dasar persetujuan Menteri Kesehatan, lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika.

3. Selain pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 50

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Meneteri Sosial.

Pasal 51

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan Keputusan Menteri Sosial.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAGIAN PERTAMA : PEMBINAAN

Pasal 52

1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

2. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya:

a. memenuhi ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

b. mencegah dan memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

c. mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan teknologi di bidang narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan; dan

e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 53

Pemerintah mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

Pasal 54

1. Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2. Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3. Ketentuan mengenai susunan, kedudukan organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Presiden.

BAGIAN KEDUA : PENGAWASAN

Pasal 55

1. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

1. Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan terhadap importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan, dan lembaga rehabilitasi medis.

2. Petugas yang melaksanakan pengawasan, dilengkapi dengan surat tugas.

3. Dalam hal diketemukan adanya bukti permulaan yang cukup atau berdasarkan petunjuk permulaan yang patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini, Menteri Kesehatan berwenang mengenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

4. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, sanksi administratif dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat ditangguhkan untuk sementara.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 58

Pemerintah memberi penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan/atau pengungkapan tindak pidana narkotika.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

BAB X

PEMUSNAHAN

Pasal 60

Pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal:

a. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi;

b. kadaluarsa;

c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau berkaitan untuk pengembangan ilmu pengetahuan; atau

d. berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 61

1. Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, b, dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga ilmu pengetahuan tertentu dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

2. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan; dan

c. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksanan dan pejabat yang memyaksikan pemusnahan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pasal 62

1. Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan;

b. dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.

2. Apabila dalam keadaan tertentu pejabat yang mewakili instansi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, maka pemusnahan narkotika dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara tindak pidana tersebut.

3. Pemusnahan narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemusnahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku bagi pemusnahan narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

BAB XI

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 63

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 64

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 65

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi masalah narkotika dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkotika.

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika;

f. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan tindak pidana narkotika; dan

g. menangkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.

Pasal 66

1. Penyidik berwenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan.

2. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika.

3. Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlangsung untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

1. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

2. Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum mencukupi, maka atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penengkapan tersebut untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam.

Pasal 68

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Pasal 69

1. Penyidik yang melakukan penyitaan narkotika, atau yang diduga narkotika, atau yang mengandung narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

2. Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, penyidik wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acara disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

3. Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

4. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat;

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan barang sitaan oleh penyidik;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika;

d. identitas lengkap pejabat yang melakukan serah terima barang sitaan.

5. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik menyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di laboratorium tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

6. Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan sampel serta pemeriksaan di laboratorium diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan narkotika yang disita ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

1. Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dari penyidik, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut untuk kepentingan pemngembangan ilmu pengetahuan, dan/atau dimusnahkan.

2. Barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

3. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) huruf a.

4. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 71

1. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia wajib memusnahkan tanaman narkotika yang diketemukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak saat diketemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat dan jumlah;

b. keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun diketemukan dan dilakukan pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak-pihak lain yang menyaksikan pemusnahan.

3. Bagian narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian atau diserahkan kepada Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 72

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70.

Pasal 73

1. Apabila dikemudian hari terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau badan yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 75

Dalam hal tertentu, hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau badan, bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 76

1. Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak perkara narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama dan alamat pelapor atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

2. Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 77

1. Narkotika dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

2. Narkotika yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagimana dimaksud dalam ayat (1) segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Dalam hal alat yang dirampas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

4. Tata cara pemusnahan dan pemanfaatan dan narkotika, alat dan hasil dari tindak pidana narkotika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan , atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 79

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau mnguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) .

2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah;

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah);

3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 81

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah).

2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

1. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu miyar rupiah);

b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, arau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. mengimppor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau tukar menukar narkotika Golongan III, dipidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidanan sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana matiatau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

3. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

4. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);

b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi. dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

c. ayat (10 huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79,80, 81, dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. menggunakan narkotika terhadap orang lain dan memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidanan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

1. Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88

1. Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Keluarga pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkotika dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, dirampas untuk negara.

Pasal 91

Penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebihdari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nakhoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

1. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotioka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87, di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan undang-undang ini.

Pasal 98

1. Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

3. Warga negara asing yangpernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bagi:

a. pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam,. membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

c. pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau

d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan Iyang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

1. Prekursor dan alat-alat yang potensial dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan Pemerintah.

2. Prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri Kesehatan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pengawasan prekursor dan alat-alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaandari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) pada saat Undang-undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundang undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

www.google.com

www.bnk.go.id

In The World We  Know That To Much Kinds Of Drug So Here  We All Try To Know The Kinds Of Drug :

1. Heroin (Diamorphine) is an opiate derived from opium poppy (Papaver somniferum). Heroin is made ​​by the manufacturer of white powder form, although a lot of heroin found on the streets usually have a brownish color. Usually heroin wrapped and sold in small paper packets. Heroin is known by the name of the street hero, smack, scag, H. junk, gear, or horse.

Heroin can be smoked, sucked or injected. Heroin is rarely swallowed, because it was not effective enough. The most popular usage is by heating powdered heroin on aluminum foil paper and inhale the smoke by using a small tube or roll of paper. Inoculation can be done by injecting through the muscles, sub-cutaneous (under the skin) or through a vein (vein).

2. Opium is the body’s immune substances (painkillers) are effective in calming influence of the self (sedarif). They suppress the activity of the nervous system, slowing breathing and heart rate and suppress the cough reflex. Opium also increases certain blood vessels, creating a warm feeling and reduce the activities of the stomach that causes diarrhea, diarrhea. Specific signs of opiate users is attraction or limited eye (miosis). People who use heroin for the first time often experience nausea, vomiting and itching.

3. Morphine is the prototype of a strong aznalgetika, odorless, white crystalline form is more and more brown and taste bitter. Regular usage will quickly lead to tolerance and dependence. Raw opium contains 4-21% morfin.Morfin work on opiate receptors are mostly located in the central nervous system and stomach. Morphine inhibits breathing, because pressure on the brainstem respiratory centers. Inhibiting properties of breathing that causes death in the case of an overdose of morphine. Morphine also causes spasms in the abdomen, hot flushes and the incidence of itching in the nose due to release of histamine in the blood circulation and constipation. The use of morphine leads to reduced production of urine due to increased antidiuretic hormone. Decreased gonadotropin hormones causes menstrual disorders in women and impotence in men. Morphine users will experience dry mouth, his whole body warm, heavy limbs, excessive joy, loss of sense of depression (inner pressure) feel relaxed, sleepy, asleep, and a beautiful dream, before falling asleep usually becomes less clear consciousness, power of concentration decreases, so the user becomes difficult to think and do not care about the environment.

4. Marijuana called hashish, marijuana, grass, grass, pot. Marijuana can be consumed in the form of oil (Canabis), beam (hashish), or the result of drying. Marijuana is used by just eaten, mixed into the dish, or mixed with tobacco as a cigarette.Consumed marijuana obtained from plants or Canabis Canabis sativa indica. This plant has about one hundred known species, grows in tropical and temperate regions such as Indonesia, India, Thailand, Nepal, Jamalka, Columbian, Korea, Iowa (USA), and southern Russia.Marijuana contains a substance called psikoaktiva Terahydrocannabinol or Delta-9 THC. Keep the cannabis plant contains cannabinoids such as kanabidiol and tetrahidrokanabidiolat acid. Hashish is the dried sap of the cannabis plant and compressed into tablets such as cakes or balls.Symptoms of marijuana in the form of feelings of joy, increased self-confidence, feeling relaxed, feeling prosperous and psychological effects of chronic marijuana use and in large quantities will cause amotivasional syndrome (loss of motivation to do something). Abuse so no longer think of the future and lose the spirit of competing. Ability to read, count, and reduced speech. Development of social skills and abilities are blocked, so he will be compelled to always avoid trouble, rather than trying to solve the problem. His movements became slow-paced. Attention to his surroundings is reduced, even to not respond if called upon by his guard he believed in things mystical.Effects on the physical form of drunken, red-eye and eyeball enlargement of body organs may also be affected in the chronic use of marijuana. Use of marijuana in a long time would interfere with the function of the lungs by causing inflammation or disease causing angina pectoris. Marijuana cause death of brain cells and trigger cancer. Production of leukocytes (white blood cells) decreases, so the immune system is also reduced, and will reduce levels of some hormones also cause damage to sperm, causing menstrual disorders in women, and even increase the likelihood of miscarriage in pregnant women.

Until here our desiccation and i’ll continue in the other posting…

Keep You Self, Family, Friends, and all the person that you loving from the dangers of drugs…….

Keep Move and Success..

Indonesia Free From Drugs 2015….

www.google.com

Lady Gaga – Just Dance

RedOne, KonvictGaGa, oh-oh, eh
I’ve had a little bit too much, muchAll of the people start to rush, start to rush byHow does he twist the dance? Can’t find a drink, oh manWhere are my keys? I lost my phone, phone
What’s going on on the floor?I love this record baby but I can’t see straight anymoreKeep it cool, what’s the name of this club?I can’t remember but it’s alright, a-alright
Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmmJust dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmmJust dance, gonna be okay, d-d-d-danceDance, dance, just, j-j-just dance
Wish I could shut my playboy mouth, oh oh oh-ohHow’d I turn my shirt inside out? Inside outrightControl your poison babe, roses have thorns they sayAnd we’re all getting hosed tonight, oh oh oh-oh
What’s going on on the floor?I love this record baby but I can’t see straight anymoreKeep it cool, what’s the name of this club?I can’t remember but it’s alright, a-alright
Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmmJust dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmmJust dance, gonna be okay, d-d-d-danceDance, dance, just, j-j-just
When I come through on the dance floor checkin’ out that catalogCan’t believe my eyes, so many women without a flawAnd I ain’t gon’ give it up, steady tryin’ to pick it up like a carI’ma hit it, I’ma hit it and flex and do it until tomorr’ yeah
Shawty I can see that you got so much energyThe way you’re twirlin’ up them hips ’round and ’roundAnd now there’s no reason at all why you can’t leave here with meIn the meantime stay and let me watch you break it down
And dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmmJust dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmmJust dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmmJust dance, gonna be okay, d-d-d-danceDance, dance, just, j-j-just dance
Woo! Let’s go!
Half psychotic, sick, hypnoticGot my blueprint, it’s symphonicHalf psychotic, sick, hypnoticGot my blueprint electronic
Half psychotic, sick, hypnoticGot my blueprint, it’s symphonicHalf psychotic, sick, hypnoticGot my blueprint electronic
Go! Use your muscle, carve it out, work it, hustleI got it, just stay close enough to get itDon’t slow! Drive it, clean it, lights out, bleed itSpend the lasto(I got it)In your pocko(I got it)
Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmmJust dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmm
Just dance, gonna be okay, da da doo-doo-mmmJust dance, spin that record babe, da da doo-doo-mmmJust dance, gonna be okay, d-d-d-danceDance, dance, just, j-j-just dance

http://www.metrolyrics.com

Lirik Eminem feat Rihanna Love the Way You Lie lyrics :
[Chorus – Rihanna]
Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that’s alright because I love the way you lie
I Love the way you lie

[Verse 1 – Eminem]
I can’t tell you what it really is
I can only tell you what it feels like
And right now there’s a steel knife in my windpipe
I can’t breathe but I still fight all I can fight
As long as the wrong feels right it’s like I’m in flight

High off on love, drunk from my hate
It’s like I’m huffin’ paint and I love it
The more I suffer, I suffocate
Right before I’m about to drown, she resuscitates
Me, she fuckin’ hates me, and I love it, Wait!
Where you going? I’m leaving you.
No you ain’t. Come back. We’re running right back

Here we go again, it’s so insane
Cuz when it’s going good, it’s going great
I’m Superman with the wind in his back
She’s lois lane when and it’s bad, it’s awful
I feel so ashamed, I snap “Who’s that dude?”
I don’t even know his name
I laid hands on him, I never stood so low again
I guess I don’t know my own strength

[Chorus – Rihanna]
Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that’s alright because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie

[Verse 2 – Eminem]
You ever love somebody so much,
you could barely breathe when you with ’em?
You meet, and neither one of you even know it hit ’em
Got that warm fuzzy feeling, yeah them chills used to get ’em
Now you gettin’ fuckin’ sick of lookin’ at ’em
You swore you’d never hit ’em, never do nothing to hurt ’em
Now you’re in each other’s face spewing venom in your words when you spit ’em
You push, pull each other’s hair, scratch, claw, bit ’em
Throw ’em down, pin ’em, so lost in the moments when you’re with ’em

It’s the fate that took over, it controls you both
So they say, you’d best to go your


separate ways
Guess that they don’t know ya cuz today,
That was yesterday, yesterday is over and it’s a different day
Sound like broken records playing over
But you promised her, next time you’d show restraint
You don’t get another chance
Life is no nintendo game, but you lied again
Now you get to watch her leave out the window
Guess that’s why they call it “window pane”

[Chorus – Rihanna]
Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that’s alright because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie

[Verse 3 – Eminem]
Now I know we said things, did things that we didn’t mean
And we fall back into the same patterns, same team
But your temper’s just as bad as mine is
You’re the same as me
When it comes to love you’re just as blinded

Baby please come back, it wasn’t you. Baby it was me.
Maybe our relationship isn’t as crazy as it seems
Maybe that’s what happens when a tornado meets a volcano
All I know is I love you too much, to walk away though
Come inside, pick up your bags off the sidewalk
Don’t you hear sincerity in my voice when I talk?
Told you this is my fault, look me in the eyeball
Next time I’m pissed, I’ll aim my fist at the drywall
Next time? There won’t be no next time
I apologize, even though I know it’s lies
I’m tired of the games, I just want her back. I know I’m a liar
If she ever tries to fuckin’ leave again,
Ima tie her to the bed and set this house on fire
Just gonna

[Chorus – Rihanna]
Just gonna stand there and watch me burn
Well that’s alright because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
Well that’s alright because I love the way you lie
I love the way you lie
I love the way you lie

http://liriklagu-top.blogspot.com

Berita Aneh – Tahukah anda Negara atau daerah yang belum pernah terjajah sampai sekarang?

1. Nepal
Nepal, terletak di Himalaya, adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan Republik Rakyat Cina (Daerah Otonomi Tibet) di sebelah utara dan India di barat, timur, dan selatan.
Negara Nepal dibentuk melalui Persatuan Nepal pada 21 Desember 1768. Prithvi Narayan Shah menjadi raja pertama.
2. Islandia

Orang pertama yang tinggal di Islandia adalah para pendeta Irlandia yang datang pada awal abad ke-9. Pada pertengahan abad ke-9, bangsa Viking bermigrasi dan tinggal di Islandia. Viking pertama yang tinggal di Islandia adalah Flóki Vilgerðarson. Dialah yang memberi Islandia nama seperti sekarang. Ingólfur Arnarson, seorang kepala suku dari Norwegia, tinggal dan menetap di barat daya Islandia dan mendirikan kota Reykjavik.
Sekitar tahun 930-an, para penguasa Islandia mulai menulis konstitusi negara mereka. Mereka membuat apa yang dinamakan Althing, sejenis parlemen yang berkantor pusat di kota Þingvellir. Islandia dapat dikatakan sebagai negara bersistem demokrasi tertua yang masih bertahan sampai sekarang.
3. Saudi Arabia
Arab Saudi atau Saudi Arabia atau Kerajaan Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Beriklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri atas gurun pasir dengan gurun pasir yang terbesar adalah Rub Al Khali. Orang Arab menyebut kata gurun pasir dengan kata sahara.
Negara Arab Saudi ini berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Persia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, dan Laut Merah.
Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdurrahman as-Saud—dikenal juga dengan sebutan Ibnu Saud—memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi atau Saudi Arabia (al-Mamlakah al-Arabiyah as-Suudiyah) dengan menyatukan wilayah Riyadh, Najd (Nejed), Ha-a, Asir, dan Hijaz. Abdul Aziz kemudian menjadi raja pertama pada kerajaan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami, nama Saudi berasal dari kata nama keluarga Raja Abdul Aziz as-Saud
Arab Saudi terkenal sebagai Negara kelahiran Nabi Muhammad SAW serta tumbuh dan berkembangnya agama Islam, sehingga pada benderanya terdapat dua kalimat syahadat yang berarti Tidak ada tuhan (yang pantas) untuk disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya.
4. Swedia
Kerajaan Swedia atau Konungariket Sverige dalam Bahasa Swedia adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa yang ibukotanya adalah Stockholm. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut, Selat Skagerrak dan Selat Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Bothnia di timur.
Swedia merupakan salah satu negara termiskin di Eropa pada abad ke-19, dikarenakan konsumsi alkohol yang tinggi dan dogmatik Protestanisme, sampai transportasi dan komunikasi berkembang mengijinkan pemanfaatan aset alam dari beberapa bagian negara, yang terkenal adalah kayu dan bijih besi. Sekarang, negara ini didefinisikan oleh tendensi liberal dan keinginan penyamaan yang kuat, dan biasanya berada di urutan atas dalam Indeks Pengembangan Manusia PBB.
Ibukota negara penghasil mobil Volvo ini adalah Stockholm. Penduduknya sebesar sembilan juta jiwa mendiami lebih dari 440.000 km² sehingga negara ini terdapat dalam urutan ke-155 dalam kepadatan penduduk di dunia.
5. Denmark
Kerajaan Denmark (bahasa Denmark: Kongeriget Danmark) adalah negara Nordik yang paling kecil dan paling selatan. Denmark terletak di sebelah barat daya dari Swedia dan selatan dari Norwegia. Negara ini terletak di Skandinavia, Eropa Utara sehingga termasuk Uni Eropa namun tidak berada di Semenanjung Skandinavia.
Denmark berbatasan dengan Laut Baltik dan Laut Utara. Wilayahnya meliputi sebuah semenanjung di Jerman utara bernama Jylland (Jutlandia), Kepulauan Fyn (Funen), Sjælland (Zealand), Vendsyssel-Thy, Lolland, Falster, Bornholm dan ratusan pulau kecil, sehingga kadang disebut kepulauan Denmark. Sebelum penggalian Terusan Kiel, jalan air menuju Laut Baltik hanya dapat dilewati melalui tiga Selat Denmark , hingga penggalian Terusan Kiel Satu-satunya batas darat Denmark adalah dengan Jerman, sedangkan tetangganya yang dibatasi oleh laut adalah Swedia di timur laut dan Norwegia di utara.
Negara ini menganut monarki konstitusional dan demokrasi parlementer. Denmark memiliki satu pemerintah pusat dan 98 munisipalitas sebagai pemerintah daerah. Denmark telah menjadi anggota Uni Eropa sejak 1973, tapi sampai sekarang masih belum bergabung dalam Eurozone. Denmark adalah salah satu pendiri NATO dan OECD. Denmark juga merupakan anggota dari OSCE.
6. Norwegia
Kerajaan Norwegia atau Kongeriket Norge (Noreg) dalam bahasa Norwegia, adalah sebuah negara Nordik di Semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Pantainya yang berada di Samudera Atlantik Utara adalah lokasi dari beberapa fyord terkenal. Svalbard dan Jan Mayen berada di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan Traktat Svalbard.
Norwegia adalah negara monarki konstitusional yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer.
Parlemennya, Stortinget, memiliki 169 anggota (sebelumnya 165, kemudian ditambah 4 orang pada tanggal 12 September 2005) yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun. Parlemen ini terbagi dua dalam voting legislasi, Odelsting dan Lagting. Kecuali untuk beberapa hal, Storting berfungsi sebagai parlemen unikameral.
7. Liberia
Republik Liberia adalah sebuah negara di pesisir barat Afrika yang berbatasan dengan Sierra Leone, Guinea, dan Pantai Gading. Baru-baru ini Liberia dilanda dua perang saudara (1989–1996 dan 1999–2003) yang mengakibatkan ratusan ribu penduduknya mengungsi sekaligus menghancurkan ekonomi Liberia.
Ekonomi Liberia sangat bergantung kepada ekspor bijih besi. Sebelum 1990 Liberia juga mengekspor karet. Perang saudara yang panjang telah menghancurkan banyak infrastruktur negara, dan Liberia sangat tergantung kepada bantuan luar negeri. Pada 2005 negara ini memiliki tingkat pengangguran 85%, terburuk di dunia.
8. Turki
Republik Turki (bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti) disebut Türkiye (bahasa Turki: Türkiye) adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.
Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang dinamakan Turki pada abad ke-11. Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert. Beberapa Beylik (Emirat Turki) dan Kesultanan Seljuk Rûm memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol. Mulai abad ke-13, beylik-beylik Ottoman menyatukan Anatolia dan membentuk kekaisaran yang daerahnya merambah kebanyakan Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Setelah Kekaisaran Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia I, sebagian wilayahnya diduduki oleh para Sekutu yang memenangi PD I. Mustafa Kemal Atatürk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan melawan Sekutu. Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan Atatürk menjabat sebagai presiden pertamanya.
Ibu kota Turki berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul.

9. Thailand

Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, Kerajaan Sukhothai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan Kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan berukuran lebih besar dibandingkan Sukhothai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16 namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa, meski pengaruh Barat, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania
http://berita-aneh.blogspot.com